TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan mengadakan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Provinsi Bali, Kamis (28/9/2017) mulai pukul 09.00 – 13.00 Wita.

Acara sosialisasi ini akan dihadiri oleh para anggota BKSP DPD RI, Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bali, unsur-unsur pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta para praktisi di sektor pariwisata di Provinsi Bali.

Para panelis dari Kementerian Pariwisata, Bappenas RI, dan Dinas Provinsi Bali akan membahas berbagai isu terkait daya saing pariwisata daerah dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN lainnya, telah bersepakat untuk meluncurkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 31 Desember 2015 yang lalu, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pasar tunggal dan basis produksi (single market and production base) yang berdaya saing dan menyatu dengan ekonomi dunia.

Pasar tunggal adalah dunia usaha dan investor akan memiliki kesempatan untuk memperbesar jangkauan mereka ke sebuah pasar bersama dari 10 ekonomi Asia Tenggara yang berpenduduk total 638 juta jiwa.

Demikian pula dalam pasar tenaga kerja, MEA memperkenalkan pergerakan bebas tenaga kerja di Asia Tenggara untuk memenuhi berbagai kebutuhan tenaga kerja, baik karena kurangnya tenaga terampil (skilled labour) maupun ketersediaan buruh yang terjangkau di Asia Tenggara.

Saat ini, pada tahap awal, terdapat 8 profesi yang diizinkan untuk bekerja di luar negara asalnya, yaitu insinyur, arsitek, tenaga professional pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survey, tenaga medis, dan perawat.

Profesi-profesi tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu yang telah ditetapkan oleh ASEAN melalui MRA (Mutual Recognition Arrangement) atau Aturan Pengakuan Bersama ketenagakerjaan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai basis produksi, dunia usaha dan pengusaha akan mendapatkan kemudahan untuk meluaskan usaha mereka melalui izin berusaha yang lebih mudah di kawasan ASEAN.

Mereka dapat menghasilkan dan memasarkan berbagai produk dan jasa dari mana dan kemana saja di kawasan ASEAN dengan tarif “nol” persen apabila dapat menunjukkan barang dan jasa tersebut diproduksi di negara anggota MEA (country of origin).

MEA akan memperbesar jangkauan pasar maupun tempat berusaha yang didukung oleh pergerakan bebas tenaga kerja ke berbagai pusat-pusat produksi barang dan jasa di 10 negara Asia Tenggara, termasuk sektor pariwisata.

Menurut laporan World Tourism and Travel Council (WTTC), pada tahun 2015 sektor pariwisata telah memberikan sumbangan sekitar 9,3 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 8,9 persen pekerjaan kepada rakyat Indonesia.

Namun demikian peluang untuk meningkatkan kontribusi pariwisata pada ekonomi dan pembangunan daerah sejatinya masih besar.

Berdasarkan statistik Sekretariat ASEAN, pada tahun 2015, Malaysia menjadi tujuan wisata favorit lebih dari 19,1 juta wisatawan dari negara-negara ASEAN.

Sedangkan Thailand menjadi tujuan wisata favorit hampir 22 juta wisatawan dari negara-negara non-ASEAN.

Bahkan Singapura yang berpenduduk 5,5 juta jiwa mampu menyerap lebih dari 15,2 juta jiwa.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dan mencanangkan pariwisata sebagai penerima devisa terbesar non-migas pada tahun 2020, sebuah tekad yang sangat baik namun perlu disiapkan rencana detail untuk pencapaiannya.

Melalui sosialisasi ini diharapkan para panelis dan peserta kegiatan dapat membahas beberapa isu dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada BKSP DPD RI antara lain:

1. Bagaimanakah pengembangan quality tourism dan mass tourism di daerah pada saat ini?

2. Bagaimanakah pengembangan produk-produk wisata dan perlindungan wilayah-wilayah wisata tersebut agar tetap menjadi kawasan wisata berkelanjutan?

3. Bagaimanakah perlindungan konsumen dan standar pelayanan kepariwisataan di daerah?

4. Bagaimanakah kualitas, kurikulum dan sertifikasi Sumber Daya Pariwisata kita sehingga dapat bersaing dalam MEA?

Paparan dan hasil diskusi pada hari ini akan menjadi masukan di Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam menyusun berbagai strategi dan langkah-langkah untuk mempromosikan investasi daerah, termasuk pariwisata, ke berbagai mitra misi diplomatik dan internasional maupun mengangkat kapasitas dan daya saing daerah dari segi sumberdaya manusianya pendi maupun produk-produk unggulannya.