TRIBUNNEWS.COM, KUDUS  – Tak banyak pemerintah daerah yang memikirkan tentang jangkauan keuangan bagi warga desa. Namun Pemerintah Kabupaten Kudus punya cerita yang berbeda.

Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu basis UKM di Jawa Tengah (Jateng) tersebut sejak April 2017 lalu berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang program literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat desa.

Program yang diberi nama Desa Pandai OJK ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan dijadikan percontohan untuk dapat direalisasikan di desa-desa lainnya di Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia.

Tidak main-main, Pemkab Kudus bahkan menerapkan program Desa Pandai OJK ini di seluruh 123 desa dan sembilan kelurahan yang ada di Kudus.

“Melek keuangan adalah salah satu syarat untuk jadi orang sukses. Kita tidak bisa sukses kalau tidak pintar mengelola keuangan,” ujar Bupati Kudus Musthofa Wardoyo dalam keterangan, Rabu (20/12/2017).

Baca: Ada Selisih Rp 105 Miliar, Kerugian Keuangan Negara Pada Dakwaan Setya Novanto Disebut Tidak Nyata

Cakupan program Desa Pandai OJK ini tidak hanya menyasar kelompok usia dewasa, tapi juga anak-anak dan remaja.

Dalam program ini, warga diberikan juga pelatihan mengelola usaha kecil agar menjadi usaha yang bankable dan layak menerima kredit usaha.

Sementara bagi anak-anak dan remaja, diberikan juga edukasi internet sehat dan perpustakaan.

Musthofa menjelaskan, dijadikannya anak-anak dan remaja merupakan langkah untuk memutus rantai kemiskinan.

Pasalnya, kemiskinan bukan hanya soal taraf ekonomi, tapi juga mentalitas.

Baca: Pemkab Kudus Urus Warganya Dari Lahir Sampai Meninggal

“Mentalitas mandiri dan kecerdasan berusaha harus dibangun sejak usia dini. Jangan berharap kita bisa memutus rantai kemiskinan jika tidak mampu menawarkan masa depan untuk anak-anak dan remaja,” lanjut Musthofa.

Sebagaimana diketahui, literasi dan inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Indeks literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2016 baru mencapai 29,66% sedangkan indeks inklusi keuangan baru mencapai 67,82%.

Dengan program Desa Pandai OJK, target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah sebesar 75% pada tahun 2019, dapat tercapai.