Demo Tolak Garam Impor di Pamekasan Berakhir Ricuh, Ketua PMII Pamekasan Dilarikan ke Rumah Sakit
Unjuk rasa tolak garam impor yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan bersama puluhan petani garam berakhir ricuh
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, PAMEKASAN – Unjuk rasa tolak garam impor yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan bersama puluhan petani garam, di halaman DPRD Pamekasan, berlangsung ricuh, Jumat (9/2/2018).
Dalam unjuk rasa yang berlangsung dua jam itu, Ketua PMII Cabang Pamekasan, Mohammad Fadli ambruk, kemudian muntah-muntah lalu pingsan.
Dia lalu digotong petugas medis dibawa ke mobil ambulan yang sudah dipersiapkan dan dibawa ke RSUD dr Slamet Martodirjo, Pamekasan.
Kericuhan ini dipicu aksi pengunjuk rasa yang ditemui Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik dan anggotanya itu, lantaran keinginan mereka agar dewan mendatangkan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Satu Pintu, tidak dipenuhi dengan alasan bukan agendanya.
Akibatnya, mereka yang berunjuk rasa dengan membawa dua arco berisi garam rakyat diambil dan ditaburkankan ke arah aparat kepolisian dan anggota dewan yang berdiri di depan pintu belingsatan. Apalagi di antara mereka berusaha menerobos pagar betis aparat kepolisian.
Dalam hitungan menit, kericuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan.
Sebagian petugas yang tersulut emosi lantaran matanya perih ditaburi garam berusaha mengejar pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebabnya lalu dibawa masuk.
Kala itu, pengunjuk rasa yang membawa miniatur keranda dan sejumlah poster, mundur dan kocar-kacir lantaran dikejar aparat. Sedang pengunjuk rasa lainnya masih tetap ingin masuk dan minta temannya yang dibawa itu dilepas.
“Tolong teman saya yang dibawa masuk Pak Polisi ke dalam kantor dewan, dikeluarkan. Kami ke sini bukan untuk anarkis, tapi kami ingin bertemu dengan pejabat yang menangani masalah garam,” kata pengunjuk rasa di hadapan petugas.
Setelah sitausi mereda dan petugas kembali ke posisi semula membuat pagar betis di depan pintu kantor DPRD, pengunjuk rasa berangsur-angsur kembali dan melanjutkan orasinya, menghendaki agar pemerintah membatalkan impor garam 3,7 ton.
Mereka beralasan, garam impor yang sudah terlanjur masuk ke Jawa Timur, beberapa hari lalu, mengancam kehidupan petani garam, khusunya di Madura, termasuk Pamekasan, yang merupakan penghasil garam cukup besar.
“Di mana hati nurani perwakilan kami? Membiarkan garam impor masuk dan beredar di sini. Tolong sampaikan ke gubernur dan kepemerintah pusat dan presiden, kenapa melakukan impor garam. Ini sama halnya ingin mematikan petani garam di Madura,” papar pengunjuk rasa lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, ia berterima kasih kepada pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi penolakan garam impor.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan bagi dewan. Dua hari sebelumnya, dewan sudah mengundang Disperindag, PT Garam dan instansi terkait untuk membahas persoalan impor garam.
“Kami sudah mengirim surat ke Gubernur Jatim, agar impor garam itu dihentikan. Ini komitmen kami dan seluruh anggota dewan di sini, membantu nasib petani agar tidak terpuruk akibat impor garam. Jika ingin bukti kalau sudah berkirim surat, akan kami tunjukkan arsipnya,” ujar Apik.