Bima Arya : Stop Politik Uang dan Isu SARA di Pilwalkot Bogor
Makanya, apa yang dilakukan Panwaslu dalam deklarasi ini merupakan sebuah partisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Bima Arya - Dedie Rachim (Badra) menyambut baik langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor menggelar 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA', Rabu (14/2/2018).
Menurut Bima Arya, Pilwalkot Bogor mestinya menjadi ajang adu ide dan program dari masing-masing paslon. Sehingga proses demokrasi akan tercoreng jika hanya lebih banyak membahas isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Sangat tidak pas memainkan isu SARA dalam pilkada. Terpenting adalah beradu gagasan. Itu yg penting. Pilkada yang kita impikan adalah Pilkada yang berbasis gagasan," ungkap Bima didampingi Dedie, usai deklarasi damai bersama Panwaslu di Hotel Pangrango, Kota Bogor.
Dengan adu gagasan, Bima berharap memberi peluang bagi warga Kota Bogor untuk memilih calonnya berdasarkan visi dan misinya. "Jika itu terjadi, itu luar biasa nikmatnya dan indahnya proses demokrasi kita. Intinya, kami siap berbagi gagasan," terang pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 itu.
Ia menambahkan, munculnya wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD pada 2014 lalu karena maraknya politik uang dan konflik di daerah karena Pilkada. "Waktu itu banyak yg tidak setuju. Akhirnya sepakat bahwa pilkada masih dilakukan secara pemilihan langsung. Tapi dengan catatan adanya perbaikan pada politik uang dan politisasi SARA," terangnya.
Makanya, apa yang dilakukan Panwaslu dalam deklarasi ini merupakan sebuah partisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Nah ini sebetulnya komitmennya. Tinggal bagaimana di lapangan ini bisa disepakati dengan konsisten. Pengawasnya konsisten, pelaksananya konsisten, paslon dan timnya konsisten," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Elias, mengatakan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
"Panwaslu mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA," jelasnya.
Dalam acara 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA', pasangan nomor urut 1 dihadiri hanya oleh Ahmad Ru'yat, nomor dua Edgar-Syefwelly, pasangan nomor urut tiga dihadiri oleh Bima Arya-Dedie A Rachim dan nomor 4 hanya dihadiri oleh Dadang Danubrata.