TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, salah satunya Natuna.

Pembangunan SKPT tersebut rupanya menarik Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tini Martini.

Ia membuat disertasi penelitian untuk gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran.

Lewat judul Implementasi Kebijakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, penelitiannnya memiliki dua tujuan.

Pertama, mampu mendeskripsikan secara komprehensif tentang faktor-faktor yang memiliki ketertarikan dalam implementasi kebijakan.

“Serta, menganalisis dan merumuskan konsep baru implementasi kebijakan Sentra Kegiatan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna,” ujar Tini, usai mempertahankan disertai doktornya.

Memilih Natuna sebagai basis penelitian, karena wilayahnya merupakan salah pulau terkecil dan perbatasan.

Wilayahnya juga salah satu dari 20 titik pusat pertumbuhan ekonomi masyakarat di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Menariknya, wilayahnya merupakan salah satu lokasi pembangunan SKPT yang dibangun Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 hingga saat ini.

“Dari segi karakteristik wilayah juga sangat strategis, karena terhubung beberapa wilayah. Di bagian Utara terhubung dengan Vietnam dan Kamboja. Di Barat dengan Semenanjung Malaysia. Timur dengan Sarawak,” katanya.

Natuna juga menjadi perairan laut terbesar yang sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal. Kapal asing sangat tertarik dengan Natuna karena memiliki daya tarik lewat ikan yang banyak dan bagus.

“Kalau untuk wisatawan, kawasan ini menjadi tempat wisata,” katanya.

Implementasi kebijakan SKPT Natuna dianalisis dari standard dan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksanaan, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.