Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilgub Jawa Barat

Polda Jabar Pastikan Tak Ada Laporan Tindak Pidana Terkait Pilkada

Polda Jabar memastikan tidak ada laporan tindak pidana selama gelaran pilkada serentak di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar yang menggelar pilkada.

Polda Jabar Pastikan Tak Ada Laporan Tindak Pidana Terkait Pilkada
Tribunnews/JEPRIMA
Calon gubernur Jawa Barat nomor pemilihan 4 Deddy Mizwar bersama istri dan anaknya saat mencoblos di TPS 61 di kompleks tempat tinggalnya di Blok G Perum Jatiwaringin Asri RT 015 RW 013 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Rabu (27/6/2018). Pilkada serentak kali ini digelar di 171 daerah, dengan 17 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 39 Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Polda Jabar memastikan tidak ada laporan tindak pidana selama gelaran pilkada serentak di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar yang menggelar pilkada.

Penanganan perkara pada pilkada melibatkan unsur institusi penegak hukum atau criminal justice system antara Polri, Kejaksaan dan Bawaslu atau penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

"Tidak ada laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti oleh Polda Jabar selama gelaran Pilkada serentak‎," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Samudi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Minggu (8/7/2018).

Ia menerangkan setiap laporan selama pilkada akan masuk Gakkumdu untuk kemudian dianalisa. Jika laporan tersebut terkait pidana murni, maka akan ditangani Polri.

"Jika itu pidana murni, maka Polri dalam hal ini Polda Jabar yang akan menangani," katanya.

Calon wakil gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya sempat melaporkan dugaan pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terlapor Mochamad Hanief yang menyebarkan kampanye hitam.

"Kami menerima satu laporan dari Pak Dedi. Tapi kami teruskan ke Gakkumdu karena itu masih ranah pilkada," katanya.

Selama masa kampanye pilkada, enam kepala desa di Kabupaten Karawang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkumdu gara-gara foto dengan pose salam empat jari untuk pasangan calon nomor 4, Deddy Mizwar dan Dedi Mul‎yadi.

Mereka dijerat Pasal 1 71 Undang-undang Pilkada‎ yang mengatur soal larangan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas