TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI—Calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Irjen Pol purnawirawan Drs Pudji Hartanto Iskandar, MM silaturrahim ke markas Nelayan Palabuhanratu, di Jalan Pelita, Kampung Cemara, Palabuhanratu, Jawa Barat, Kamis sore (18/8/2018) lalu.

Puji Hartanto menemui perwakilan nelayan yang menghadiri acara silaturrahim di Koperasi Usaha Bersama (KUB) Marlina Jaya Bina Nusantara yang datang dari beberapa kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat.

“Saya harap silaturrahim kita tak putus. Karena ini pertemuan pertama dan Insya Allah masih ada pertemuan-pertemuan setelah ini,” terang Pudji seraya memperkenalkan diriya maju sebagai calon wakil rakyat.

“Saya 2012 sampai 2014 pernah menjabat sebagai Kakorlantas Polri, kemudian sebelum pensiun saya juga dipercaya menjadi Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebelum menjadi Kakorlantas, saya juga sempat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan ,” kata dia dalam rilisnya yang diterima tribunnews.com.

Baca: Ruben Onsu Sebut Peneror Keluarganya Sudah Bangun Kerajaan, Bak Kepompong hingga Menggerogoti Aura

Sebelum purna tugas Pudji juga pernah menjabat sederet jabatan penting. Mulai dari Kapolda Kepri, Staf Ahli Kapolri bidang manajemen, hingga Gubernur Akpol. Di pertemuan tersebut, Pudji juga mempersilakan para nelayan untuk menyampaikan keluh kesah yang dialami selama ini.

“Bantuan jaring (dari pemerintah, red) jangan sampai salah penyakuran. Kita masih jarang dapat (jaring, red). Kita ingin bantuan yang diberikan dari pemerintah tepat sasaran. Selama ini banyak bantuan yang tidak sampai ke nelayan. Ada juga nelayan itu-itu saja yang dapat bantuan,” kata salah seorang perwakilan nelayan, Abdul Manan (62) dalam pertemuan itu.

Kepada Manan, Pudji yang pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Hamzah Haz ini, menyampaikan sejumlah solusi atas kesulitan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pendataan penerima bantuan sebelum mengajukan proposal kepada pemerintah.

“Solusinya, data bapak-bapak yang membutuhkan jaring. Jadi sebelum dikasih sudah ada pengajuan yang disampaikan ke pemerintah. Misal, ada seribu orang penerima dengan namanya. Kemudian pemerintah mempelajari. Kalau kebutuhan 500 jaring tahap pertama, maka nanti di bantuan kedua, penerima mulai dari urutan 501 sampai 1000. Jadi datanya akurat,” terang Pudji.

Dalam kesempatan tersebut, Pudji juga diminta para nelayan untuk menjadi Dewan Pembina KUB Marlina Jaya Bina Nusantara. Selama ini, para nalayan merasa masih mengalami sejumlah kendala dikarenakan tidak adanya dewan pembina.