Lokalisasi Karang Dempel Mau Ditutup, DPRD NTT Didatangi Pekerja Seks Komersial
Jika Karang Dempel ditutup, maka praktek prostitusi liar, tanpa pengawasan akan meningkat
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Salah seorang perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Karang Dempel Kupang menjadi PSK bukan cari uang untuk senang-senang tapi demi sekolahkan anak-anaknya di Jawa.
Hal itu dijelaskannya saat ditemui POS-KUPANG, Senin (10/12/2018) petang, di Karang Dempel.
Siangnya perempuan ini bersama rekan-rekannya melakukan aksi unjuk rasa di Polda dan kantor DPRD Provinsi NTT menolak kebijakan pemerintah kota Kupang menutup lokalisasi tersebut.
"Saya ikut unjuk rasa karena saya ingat anak-anak saya di Jawa yang masih sekolah. Saya layani tamu, dapat uang, saya kirim buat anak saya, bukan untuk kesenangan saya," katanya.
Ia mengaku dirinya kecewa dengan rencana pemerintah menutup lokalisasi Karang Dempel, karena rencana tersebut, kata dia tidak melibatkan para PSK.
"Kami tidak diminta pendapat, jangan buat sepihak begini buat rencana. Bagaimana dengan nasib kami," tegasnya.
Ia menjelaskan, jika Karang Dempel ditutup, maka praktek prostitusi liar, tanpa pengawasan akan meningkat.
Ia juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, yang katanya akan memberikan latihan keterampilan kepada PSK kalau Karang Dempel ditutup.
"Katanya mau beri pelatihan keterampilan (menjahit, tata boga, kecantikan) untuk kami, selama tiga bulan. Secepat itu? Yang kuliah bertahun-tahun aja gak mahir-mahir," katanya.