Tak Pernah Dilibatkan Dalam Pemerintahan Sri Wahyumi, Petrus Sudah 3 Kali Jabat Plt Bupati Talaud
Petrus Tuange mengaku tak tahu persoalan proyek pasar karena selama mendamping Sri Wahyumi Manalip tak dilibatkan dalam banyak proses pemerintahan.
Editor: Dewi Agustina
3. Sri Wahyumi Manalip Ditangkap KPK RI
Momen Sri Wahyumi Manalip ditangkap KPK atas kasus dugaan gratifikasi barang mewah untuk pembangunan pasar di Talaud membuka kembali pintu Petrus Tuange menjadi Plt Bupati.
SK penunjukan Plt diserahkan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw di Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur, Kamis (2/5/2019).
Petrus mengatakan, situasi pemerintahan tetap berjalan normal pascapenangkapan Bupati Sri Wahyumi Manalip oleh KPK, Selasa (30/4/2019).
"Tadi saya memimpin upacara hardiknas, ini memberi sinyal pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan," kata dia.
Wagub berpesan kepada Plt Bupati agar bisa menjalankan pemerintahan dan pelayana masyarakat.
"Pesan pak Gubernur, meski ada kasus ini pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan," ungkap dia.
Diketahui, Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip membuat status dengan mengunggah sejumlah foto 4 jam sebelum dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (30/05/2019) pukul 11.20 Wita
Petugas KPK menangkap Sri Wahyumi di kantornya pada pukul 11.20 Wita. Selanjutnya, Sri Wahyumi dibawa ke Manado dan diterbangkan ke Jakarta.
Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus dugaan suap proyek Pasar Beo dan Pasar Lirung.
KPK juga menetapkan dua pengusaha lainnya, yaitu Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Sri Wahyumi dan Benhur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sementara Bernard disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Petrus Tuange Mengaku tak Dilibatkan Sri Wahyumi Selama 3 Tahun: Kewenangan Wabup Di-handle Sekda
