Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Divonis 12 Tahun Penjara Plus Uang Pengganti Rp 66 Miliar, PT Lampung Tolak Banding Zainudin Hasan

Hakim Pengadilan Tinggi Lampung menolak permohonan banding yang diajukan bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

Divonis 12 Tahun Penjara Plus Uang Pengganti Rp 66 Miliar, PT Lampung Tolak Banding Zainudin Hasan
Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar
Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Lampung menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang juga bupati nonaktif setempat, Zainudin Hasan. Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar 

TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Lampung menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang juga bupati nonaktif setempat, Zainudin Hasan.

Majelis Hakim PT menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang secara keseluruhan.

Diketahui, PN Tanjungkarang memvonis Zainudin Hasan 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan Zainudin Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun Zainudin Hasan menyatakan vonis tersebut terlalu berat, Zainudin pun mengajukan banding.

Humas PT Tanjung Karang Jesaya Tarigan mengatakan, majelis hakim PT menguatkan putusan PN seluruhnya karena keputusan PN dinilai sudah tepat dan benar.

"Jadi putusan yang dikeluarkan PT ini sama dengan yang sudah diputuskan PN Tanjungkarang," kata dia.

Namun keputusan ini belum inkrah, sebab belum diberitahukan kepada kedua belah pihak yakni terdakwa Zainudin Hasan dan Jaksa KPK.

Adapun yang berhak memberitahukan adalah PN Tanjungkarang.

Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan menghuni sel Blok D3 Lapas Rajabasa selama menjalani sidang kasus dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan
Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan menghuni sel Blok D3 Lapas Rajabasa selama menjalani sidang kasus dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan (Tribun Lampung/Hanif Mustafa)

"Kedua belah pihak diberi waktu untuk kasasi sampai 14 hari kedepan, pasca pemberitahuan. Jika melebihi 14 hari, maka putusan PT akan inkrah," kata Jesaya Tarigan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Lampung
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas