Pencairan Gaji 13 dan Tunjangan Khusus PNS Kota Subulussalam Ditunda Hingga Agustus
Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam masih belum stabil. Akibatnya Pemko harus menunda pembayaran gaji 13 dan tunjangan khusus.
Editor: Dewi Agustina
Dikatakan, anggaran yang masuk dari DAU tidak mencukupi membayar berbagai kegiatan.
Adapun dana yang masuk untuk menalangi kegiatan operasional dinas atau satuan kerja perangkat kota (SKPK), dana desa, dan gaji perangkat desa. Sedangkan DOKA juga peruntukannya sudah jelas.
"Uang sudah masuk, angkanya seperti pernah saya sampaikan, tapi itu sangat kecil. Jadi, tidak bisa semuanya untuk menutupi kegiatan lain," tegas Saifullah.
Baca: Nur Hidayat Jual Istrinya Rp 1,5 Juta Sekali Kencan, Alasannya Buat Bayar Utang Operasi Sesar
Berdasarkan penelusuran Serambi, tidak hanya gaji 13 dan TC PNS yang dipending pembayarannya.
Pemko Subulussalam juga menunda setiap item pembayaran langsung (LS) karena ketidakmampuan anggaran pemerintah di Kota Sada Kata ini.
Saifullah menyebutkan, ada sekitar Rp 20-an miliar pembayaran LS yang masuk ke BPKD, tapi belum dapat diproses.
Ini akan diproses sekitar Agustus-September mendatang. Itu pun Sudah tergantung pada kebijakan pimpinan di Subulussalam.
Sebagaimana diberitakan Serambi pada Mei lalu, kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam terganggu akibat kosongnya kas daerah sejak April sehingga proses penarikan uang tersendat, termasuk kebutuhan satuan kerja perangkat kota (SKPK) setempat.
Hal itu disampaikan sejumlah sumber dari kalangan SKPK kepada Serambi, Selasa (21/5/2019) yang mengaku kesulitan menarik anggaran sejak April lalu.
Menurut informasi, beberapa kepala bagian badan dan dinas mengeluh akibat kondisi keuangan yang tak kunjung bisa dicairkan.
Bahkan, salah satu pejabat mengaku sudah mengajukan sejak April lalu tapi hingga kini tak ada pencairan.
"Bukan saya saja, banyak kawan terlunta-lunta tidak bisa mencairkan anggaran. Sudah sebulan lebih, kabarnya kas kosong," ungkap seorang pejabat kepada wartawan.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, Saifullah Hanif yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya membenarkan adanya masalah keuangan di kota yang wali kota dan wakil wali kotanya baru dilantik itu.
Baca: Satu Keluarga Tercebur ke Sungai Sangatta Bersama Motornya, Sang Anak Belum Ditemukan
Dia juga membenarkan bahwa beberapa pengajuan dari dinas, badan, dan kantor tidak bisa dicairkan lantaran tak adanya stok dana di kas daerah.