"Ini bukan soal takut, ini soal komitmen. Sudah ada buku panduan untuk Tahun Anggaran 2020, dana desa untuk kebutuhan kesehatan itu apa saja yang harus dilakukan. Itu harusnya dipenuhi. PDIT juga turun, kan?" katanya.

Samsul Widodo Dirjen PDT mengatakan, gerakan ini dia inisasi karena merasa resah terhadap penanganan stunting yang tidak spesifik.

"Kami merasa, banyak yang bicara soal stunting tapi semua tentang kelembagaan, makro, kebijakan. Tidak ada langkah konkrit yang harus dilakukan di level desa. Sampai akhirnya saya bertemu Profesor Damayanti," jelasnya.

Dia meyakini, dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung gerakan pencegahan stunting ini.

"Bisa dipakai untuk beli timbangan, alat ukur (untuk Posyandu), bisa juga untuk makanan tambahan dan sebagainya," katanya.

Samsul mengatakan, pekan depan dia akan mengirimkan tim untuk mendiskusikan teknis rencana tindak lanjut penerapan gerakan ini di Jawa Timur. Ini pertama kali kami menggandeng daerah lain setelah penelitian kami di Pandeglang.

"Sebenarnya kami juga menyasar Jateng, Jabar, dan Indonesia Timur. Di putaran kedua nanti kami coba ke NTT atau daerah lain dengan prevalensi stunting tinggi. Soal kepala desa yang belum menganggarkan dana desa untuk pencegahan stunting, Samsul yakin itu disebabkan karena selama ini tidak ada advokasi yang konkrit kepada mereka. Bukan mereka tidak mau, tapi tidak tahu. Makanya dari forum ini kami punya kesepakatan dengan dinas PPMD dan Dinkes bersama-sama menyasar dan mencegah stunting, dan Pak Wagub merespons dengan baik," tutur Samsul.