Kronologis Bupati Muara Enim Ahmad Yani Terjaring OTT KPK
Operasi Tangkap Tanggan yang dilakukan Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menjaring sejumlah pejabat termasuk Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, MUARAENIM - Operasi Tangkap Tanggan yang dilakukan Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring sejumlah pejabat termasuk Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Kali ini, KPK bergerak ke Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (2/9/2019) malam.
Adapun dalam OTT KPK di Muaraenim ada 4 orang diamankan tim KPK.
Yakni, terdiri dari Bupati Muara Enim Ahmad Yani, pejabat pengadaan, dan pihak swasta dalam OTT KPK di Muaraenim.
Terkait tertangkapnya Bupati Muara Enim dalam OTT KPK di Muaraenim diungkapkan oleh Wakil Ke
tua KPK Basaria Panjaitan.
Ia mengatakan, OTT KPK di Muaraenim empat orang tersebut ditangkap dalam OTT Senin sore dan kemudian secara bertahap mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK sejak Senin pada pukul 22.35 WIB hingga Selasa pagi.
"Pihak yang diamankan dalam kegiatan ini dalam proses pemeriksaan intensif di Kantor KPK," ujar Basaria dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019).
Menurut Basaria, turut serta diamankan adalah uang 35.000 dollar AS.
"Kami duga uang ini terkait proyek di dinas PU setempat. Kami duga terdapat transaksi antara pihak pejabat pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana," katanya.
Selanjutnya, KPK akan menentukan status hukum empat orang yang diamankan dalam waktu 1x24 jam.
"Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK," kata Basaria.
Baca: Anjing Piaraannya Terkam ART hingga Tewas, Presenter Bima Aryo yang Baru Saja Nikah Bereaksi Ini
Baca: 6 Fakta Kecelakaan Beruntun Tol Cipularang, Kronologi, Video Mencekam hingga Daftar Identitas Korban
Terkait Kasus di Lampung dan Muaraenim Basaria menyebutkan kasus ini terkait proyek pekerjaan umum, KPK menduga, ada transaksi suap terkait proyek yang melibatkan Ahmad Yani.
Diduga, proyek yang menjadi permasalahan ini merupakan proyek dinas pekerjaan umum setempat.
Pihak KPK menduga ada transaksi antara pejabat pemkab dan pihak swasta terkait proyek pembangunan di Muara Enim.