"Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak yang diamankan tersebut. Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa ke Jakarta," kata Laode.

Warga Tak Kaget

Sejumlah warga mengaku tidak begitu kaget jika Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terkena OTT KPK.

Agung diamankan bersama tiga orang lainnya dalam OTT KPK di rumah dinasnya, Kotabumi, Lampung Utara, Minggu (6/10/2019) malam.

Menurut warga, OTT yang menjerat Agung memang sangat mengejutkan.

Namun, mereka juga menilai itu adalah hal yang wajar.

Seperti dikatakan Samin (53), tukang ojek yang melihat langsung peristiwa OTT tersebut.

“Semalam ketangkap empat orang sama KPK di rumah dinas bupati,” ujar Samin, Senin (7/10/2019).

Menurutnya, peristiwa tertangkapnya sang bupati tidaklah mengagetkannya.

Sebab, dengan gaji yang relatif kecil, tidak heran jika seorang bupati melakukan korupsi.

“Gimana gak cepet kaya kalau dia gak korupsi. Kan di berita-berita sempat ada bupati yang publikasikan jumlah gajinya sekitar Rp 6 juta,” jelas pria yang biasa mangkal di Payan Mas ini.

Ia mengaku miris terhadap banyaknya kepala daerah di Lampung yang terjerat kasus korupsi, khususnya yang terjadi di Lampung Utara.

Menurut dia, pembangunan di daerah takkan bisa maju jika korupsi masih saja terjadi.

Ia mencontohkan budaya setoran di kalangan pemerintahan.

Sudah menjadi rahasia umum jika pejabat menggunakan uang untuk menginginkan jabatan tentunya.

“Nah ini sudah KKN namanya. Indonesia gimana mau maju,” katanya.

Hal senada dikatakan Yahuda, warga Kelurahan Tanjung Senang, Kotabumi Selatan.

Ia mengaku kaget mendengar informasi tertangkapnya Bupati Lampung Utara.

Ia pun mendukung KPK untuk memberantas korupsi.

“Saya harap KPK tidak pandang bulu. Saya salut dengan KPK sudah turun ke Lampung Utara,” ucap dia.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi/Bayu Saputra/Taryono)

Artikel ini telah tayang di tribunlampung.co.id dengan judul BREAKING NEWS - Rumah Pribadi Sepi, Begini Kondisi Rumah Dinas Bupati Lampung Utara Pasca OTT KPK,