TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Ketua TP PKK Kota Bogor Yane Ardian meninjau pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Bogor Tengah, Senin (21/10/2019). Bima dan Yane ingin peran Puskesmas terus ditingkatkan dalam menyukseskan program KB di kota hujan.

Setibanya di Puskesmas Bogor Tengah, Bima Arya dan Yane Ardian tampak melihat proses pemasangan alat KB dan berbincang dengan para Akseptor KB. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.

Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Baca: Relawan Bogor Siap Bantu IKI Agar Masyarakat Peroleh Akte Lahir

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, pihaknya bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor siap bersinergi dalam menyukseskan program KB.

“Sebetulnya kegiatan ini leading sector-nya ada di DPPKB. Dinkes tim teknisnya, menyiapkan tenaga kesehatannya dan sarananya,” ungkap Rubaeah.

Ia menambahkan, sarana yang bisa dimanfaatkan warga yang ingin ber-KB bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Kota Bogor secara gratis. “Di seluruh Puskesmas sudah bisa dan gratis. Ada 25 Puskesmas di Kota Bogor, sudah bisa semuanya, baik itu pemasangan IUD, implan, IVA Test, maupun KB jangka pendek, semua ada di Puskesmas,” jelasnya.

Rubaeah juga tak menampik, jika masih ada beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan terhadap KB sehingga membuat kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat. “Jadi memang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti spiral, implan itu masyarakat masih banyak yang belum tahu fungsinya, tapi hanya dari kekhawatiran seperti kalau pasang IUD tidak boleh kerja berat nanti katanya bisa copot, padahal itu tidak. Itu sudah ditanam betul di dalam rahim,” ujar Rubaeah.

“Kemudian ada lagi kekhawatiran kalau pasang implan, efeknya sampai ke jantung. Tidak ada itu di medis. Hanya ketakutan masyarakat saja. Itu yang harus selalu DPPKB sosialisasikan agar masyarakat bisa tahu sepeti apa, manfaatnya dan lain-lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Bogor Lilis Sukartini mengatakan, dalam lima tahun ke depan ditargetkan ada 45.000 warga yang menjadi akseptor KB. “Untuk RPJMD ditargetkan 9.000 akseptor per tahun, akan dilakukan lima tahun. Trennya memang naik terus. Bagi warga yang ingin menjadi akseptor KB, semua gratis. Tinggal bawa izin suami, KK, KTP, riwayat penyakit dan lain sebagainya. Bisa dilakukan di Puskesmas terdekat,” kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Bogor Tengah Dina Sita Dewi mengatakan, untuk hari ini ada delapan akseptor KB, terdiri dari lima orang pemasangan implan, dan 3 orang IUD. “Arahan dan saran dari bapak dan ibu wali kota yaitu lebih ditingkatkan lagi dari segi penyuluhan terhadap masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Yane Ardian dianugerahi Penghargaan "Manggala Karya Kencana" oleh Menteri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi tertinggi bagi Kota Bogor karena dukungan dan keterlibatan istri Walikota Bogor Bima Arya secara aktif dalam menyukseskan program-program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bogor.

Baca: Dukung Industri Dalam Negeri, Bea Cukai Bogor Adakan ‘Coffee Morning’ dengan Pengusaha Bidang Cukai

“Salah satunya memberikan motivasi bagi para akseptor KB dalam hal peningkatan cakupan KB, baik yang menggunakan Metode KB Jangka Panjang (MKJP) maupun Non MKJP,” jelas Lilies.

Lilies memaparkan kontribusi Ketua TP-PKK Kota Bogor lainnya adalah dengan terjun langsung ke masyarakat melakukan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke kelurahan-kelurahan di Kota Bogor. (*)