William Aditya, Politisi PSI yang Bongkar Anggaran Lem Aibon Terancam Dijatuhi Hukuman
Masih hangat dalam ingatan ketika politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana secara lantang membongkar keanehan APBD DKI
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Tiara Shelavie
Baca: Cerita Selamatkan 12 Pemancing di Tengah Laut, Ini 7 Fakta Lumba-lumba yang Jarang Diketahui
"Tapi yang jelas dari surat rekomendasi ada beberapa poin yang kita sepakati, artinya bahwa apa yang dilakukan William ini adalah sebagai fungsi penguatan dewan," terang August.
Dalam kode etik keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2006 anggota DPRD dalam melakukan hubungan kemitraan dengan eksekutif harus kritis, adil, dan profesionaliltas.
"Jadi penguatan fungsi dewan ini yang mana diharuskan di dalam kode etik keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2006, bahwa dalam melakukan hubungan kemitraan dengan eksekutif itu dewan anggota DPRD harus kritis, adil, dan dia harus profesional," ungkap August.
Tiga hal tersebut yang akhirnya menjadi kesepakatan semua anggota BK.
"Nah tiga hal ini kita sepakati semua anggota badan kehormatan setuju dengan apa yang dilakukan terkait dengan kritis, stabil dan profesional," jelas August.
Baca: Demi Mempercepat Birokrasi, Presiden Joko Widodo Bakal Ganti Eselon III dan IV dengan ‘Robot’
Namun, menurut August Hamonangan ada perbedaan pendapat antar anggota BK saat membahas mengenai proporsionalitas.
"Tapi yang berbeda adalah pada saat kita sampai di pengertian proporsionalitas, nah di situ ada beberapa pandangan yang berbeda, yang satu di antaranya menyebutkan bahwa pernyataan dari William belum atau tidak proporsionalitas," jelasnya.
August Hamonangan kemudian menuturkan ada beberapa anggota BK yang menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan William sudah Profesionalitas.
"Jangan ditempatkan bahwa posisi William ditempatkan William sebagai komisi A tetapi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta yang mana itu punya fungsi melakukan pengawasan, dan juga pembahasan atau persetujuan terhadap anggaran," terang August.
Kritikan William terkait APBD DKI Jakarta
Dalam acara Indonesia Lawyers Club episode Anies Tak Putus Dirundung Tuduhan, William melihat kegaduhan atas APBD DKI Jakarta terletak pada political will dari Gubernur Anies Baswedan dalam masalah transparansi anggaran.
Menurutnya, cara yang paling tepat untuk mengakhiri perdebatan APBD DKI Jakarta dengan mengunggah dokumen APBD 2020 ke website.
