Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Jokowi Serahkan 2.576 Sertifikat Hak Atas Tanah di Bireuen Aceh

"Setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu disampaikan soal sengketa tanah," katanya

Jokowi Serahkan 2.576 Sertifikat Hak Atas Tanah di Bireuen Aceh
Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2.576 sertifikat tanah kepada warga di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sabtu (22/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, BIREUEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 2.576 sertifikat tanah kepada warga di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Penyerahan berlangsung di Lapangan Futsal Galacticos Cot Gapo, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Baca: Jokowi Minta APBD Aceh Bermanfaat dan Bisa Dirasakan Rakyat

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan sertifikat tanah ini menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

"Setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu disampaikan soal sengketa tanah. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak pegang sertifikat. Tanahnya ada, sertifikatnya enggak ada. Ini konflik sengketa lahan dimulai dari situ," ujar Jokowi.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 1.256 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Bireuen, 600 sertifikat untuk (penerima dari) Kabupaten Aceh Utara, 600 sertifikat untuk Kota Lhokseumawe, dan 120 sertifikat untuk Kabupaten Bener Meriah.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya.

Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak.

Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

"Memang di seluruh Indonesia ini harusnya yang pegang sertifikat itu ada 126 juta, tetapi di 2015 yang pegang baru 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Itu kenapa sengketa di mana-mana," jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas