TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 11 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020.

Terawan mengatakan, lima wilayah di Jabar tersebut terjadi peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan.

“Saya perlu menetapkan PSBB untuk Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,” ujar Terawan, dikutip dari laman resmi sehatnegeriku.kemkes.go.id, Sabtu (11/4/2020).

Berikut peraturan selama penerapan PSBB di Jabar, yang Tribunnews.com rangkum:

1. Transportasi Umum

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penangananan Covid-19 di lima wilayah Jabar, Minggu (12/4/2020).

Sejumlah transportasi umum boleh beroperasi selama penerapan PSBB, namun harus ada pembatasan penumpang.

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, barang atau logistik kesehatan, dan ketertiban, juga boleh beroperasi.

Ridwan Kamil menyerahkan kebijakan PSBB kepada bupati atau wali kota yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar sesuai situasi daerahnya masing-masing.

“Terkait sanksi, perbedaan PSBB dengan sebelumnya sebenarnya hampir sama. Bedanya dulu tidak ada sanksi, dengan adanya PSBB maka aparat hukum diberi kewenangan untuk memberikan sanksi,” ujarnya, dikutip dari TribunJabar.id, Senin (13/4/2020).

2. Ojek Online

Ridwan Kamil menambahkan, peraturan terkait pengemudi ojek online selama PSBB akan diserahkan kepada bupati/wali kota masing-masing.

"Ojek online juga tadi ya, itu diserahkan kebijakannya apakah boleh narik penumpang atau tidak, atau hanya antar barang saja. Itu kita serahkan kepada walikota dan bupati," ungkapnya, dikutip dari TribunJabar.id, Senin.

3. Sanksi Penyebar Hoaks

Masih dikutip dari laman yang sama, Gubernur Jabar ini mengimbau kepada aparat keamanan untuk memberi sanksi yang tegas bagi provokator penyebar berita bohong atau hoaks.

Baca: Persiapan PSBB di Bodebek: Kirimkan Sembako, Pemprov Jabar-PT Pos Gandeng Para Ojol

Baca: Ridwan Kamil Sebut Tidak Boleh Ada Warga Jabar Kelaparan saat PSBB, Berikut Bantuan yang Diberikan

"Saya juga mengimbau kepada TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada provokator-provokator selama PSBB ini, baik provokator dengan berita bohong di media sosial, maupun vandalisme yang mengajak anarkis itu juga dilakukan tindakan-tindakan yang tegas," jelasnya.

4. Rumah Makan

Dikutip dari TribunJabar.id, penanggung jawab restoran, rumah makan, atau usaha sejenis lainnya, memiliki kewajiban hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang (take away).

Harus diberlakukan jaga jarak antrean berdiri maupun duduk, paling sedikit satu meter antar pelanggan atau pemesan.

Baca: 7 Bantuan yang Diberikan pada Warga 5 Kota dan Kabupaten di Jabar Imbas Pemberlakuan PSBB

Baca: PSBB di Lima Wilayah Jabar Mulai Rabu 15 April Dinihari, Wilayah Kota Akan Berlaku PSBB Maksimal

Pengelola tempat usaha wajib menyediakan alat bantu seperti sarung tangan atau penjepit makanan.

Pelaku usaha harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunJabar.id/Muhammad Syarif Abdussalam)