Tak sampai di situ, adanya pakta integritas juga membantu dalam melakukan pemantauan pandemi Covid-19 di tiga wilayah tersebut.

Di mana nantinya masing-masing wilayah akan menerapkan caranya sendiri dalam menghadapi pandemi ini.

Sehingga meski Pemprov Jawa Timur kini tidak memiliki kewenangan pada penanganan Covid-19 di Surabaya Raya, tetap dapat melakukan pemantauan.

Namun yang pasti, Khofifah mengimbau cara yang dilakukan harus dapat meningkatkan efektifitas dari meminimalisir penularan Covid-19.

"Monitoring terhadap masing-masing di tiga daerah juga akan tetap berjalan," jelas Khofifah.

"Mereka kabupaten kota ini akan melanjutkan dengan format yang memungkinkan bisa meningkatkan efektifitas," lanjutnya.

Kemudian dalam kesempatan itu, Khofifah memberikan contoh satu format yang akan diterapkan di wilayah Gresik.

Di mana daerah Gresik akan menyiapkan Penegakan Protokol Kesehatan (PPK) dalam masa transisi PSBB.

Hal tersebut dapat berfungsi untuk meminimalisir risiko penularan dari Covid-19.

Baca: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Ini Alasan Khofifah Penuhi Permintaan Risma Akhiri PSBB di Surabaya

Baca: PSBB Transisi Jadi Harapan Baru Driver Ojol, Ini Cerita Mereka di Hari Pertama

"Jadi misalnya kalau Gresik akan menyiapkan PPK, adalah Penegakan Protokol Kesehatan," tutur Khofifah.

Khofifah menjelaskan, Pangdam dan Kapolda Jawa Timur ingin melihat terlebih dahulu peraturan yang akan dibuat oleh Wali Kota dan Bupati di wilayah Surabaya Raya.

Sehingga nantinya masing-masing pihak dapat secara bekerja sama melakukan pemantauan dalam masa transisi menuju new normal.

"Maka tadi Pak Pangdam dan Pak Kapolda ingin melihat seperti apa Perwali dan Perbup sehingga masing-masing bersama-sama bisa memonitor untuk membangun sinergitas yang baik," pungkas Khofifah.

Sebelumnya, Khofifah memutuskan untuk mengakhiri PSBB yang diterapkan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.