Tribun

Menteri ATR Didesak Kembalikan Lahan HGU yang Habis Masa Pakainya ke Warga Kampar

Pemerintah didesak mencabut izin perusahaan perkebunan yang tidak mentaati aturan undang undang dan merugikan warga Kabupaten Kampar

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
Menteri ATR Didesak Kembalikan Lahan HGU yang Habis Masa Pakainya ke Warga Kampar
Istimewa
Aksi massa mendesak pemerintah menyerahkan lahan hak guna usaha (HGU) yang selama ini dikelola sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau, dan segera habis masa berlakunya, kepada masyarakat lokal warga Kampar. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai lahan perkebunan terluas di Provinsi Riau.

Namun lahan yang sangat luas tersebut hanya di miliki oleh segelintir korporasi.

Akibatnya, banyak persoalan agraria yang dialami rakyat kabupaten Kampar. Apalagi pemerintah kabupaten Kampar terkesan tutup mata.

Pemerintah didesak menyerahkan lahan hak guna usaha (HGU) yang selama ini dikelola sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau, dan segera habis masa berlakunya, kepada masyarakat lokal warga Kampar.

Hak Guna Usaha lahan yang berada di tangan74 perusahaan perkebunan di kabupaten Kampar diduga akan habis masa berlakunya dengan total luas keseluruhan lebih kurang 230.665 ribu hektar.

Data tersebut menurut Kordinator Umum Forum Penyelamat Agraria Kampar (FPAK) David Davijul dalam keterangannya, Senin (20/7/2020), belum termasuk perusahaan yang mengelola di luar hak guna usaha alias perusahaan yang tidak mengantongi izi alias bodong.

Baca: Dibegal, Ibu dan Anak di Kampar Riau sampai Jatuh dari Motor saat Tas Ditarik Paksa oleh Pelaku

"Kita memminta kepada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk tidak serta merta meberikan perpanjangan sebelum hak-hak rakyat terpenuhi. Berikan hak tanah untuk rakyat kabupaten Kampar bagi perusahaan yang akan habis hak guna usahanya," sebut David Davijul dalam pernyataan sikap tertulisnya kepada Tribunnews, Senin, 20 Juli 2020.

David menyatakan, pihaknya mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak serta merta memperpanjang hak guna usaha perusahaan perkebunan yang ada di provinsi Riau, terkhusus di Kabupaten Kampar jika tidak memberikan hak rakyat atas tanah.

Pihaknya juga meminta penertiban perusahaan yang tidak memiliki hak guna usaha di Kabupaten Kampar. Keempat, cabut izin perusahaan yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan.

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas