Pada intinya, pihak kedua meminta kompensasi dari harta gono-gini dalam bentuk rumah yang dibangun memakai biaya harta bersama saat mereka masih berstatus sebagai pasangan suami istri sah.

"Permintaan dari Ainun pihak kedua minta kompensasi Rp 30 juta dari rumah itu yang dihitung sesuai harga sekarang sekitar Rp 60 juta dibagi dua," terangnya.

Namun dari pihak pertama tidak sanggup memenuhi permintaan itu karena tidak mempunyai uang dan pekerjaan tetap.

Mereka sempat bernegosiasi nilai kompensasi dari Rp 30 juta turun menjadi Rp 20 juta sampai Rp 10 juta.

Namun pihak pertama tidak mampu meski telah diberi tenggang waktu selama 5 tahun,"

"Ide pembongkaran rumah itu dari yang bersangkutan Mbak Ainun karena dia merasa itu haknya dan membangun rumah memakai biaya bersama," jelasnya.

Zainul berdalih pihaknya sudah menyarankan dalam mediasi agar tidak membongkar rumah.

Dia juga menyarankan lebih baik rumah itu diatasnamakan anak satu-satunya bernama Amilia (23) dari pernikahannya.

Namun terkendala sertifikat tanah yang merupakan warisan dari keluarga Kasnan.

Kemudian, dari pihak pertama tetap bersikukuh melakukan keinginannya jika tidak ada kompensasi Rp 30 juta maka jalan satu-satunya adalah membongkar rumah.

Kedua pihak akhirnya sepakat membongkar rumah seperti yang tertuang dalam surat perjanjian di atas kertas bermaterai.

"Ada surat pernyataan setelah rumah itu dibongkar nantinya dibagi dua," terangnya.

Pembokaran rumah ini terkesan tindakan arogan bahkan dinilai cacat hukum, apalagi tanpa disaksikan aparat penegak hukum.

Namun faktanya Pemdes memberikan restu pembokaran rumah yang ditempati Kasnan bersama istri (Dari pernikahan ketiga) dan dua anaknya dengan membubuhkan tanda tangan plus stempel Kades Trowulan dalam surat perjanjian antara kedua belah pihak, pada Rabu 10 Maret 2021.