Update Banjir Kapuas Hulu: Sebanyak 14.889 Jiwa di 47 Desa Terdampak
Dari keseluruhan warga yang terdampak, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mencatat ada sebanyak 398 KK terpaksa harus mengungsi
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
Berikutnya adalah kebutuhan dasar sandang meliputi family kit, selimut, sarung, daster, pakaian dewasa/anak, handuk, pembalut wanita, perlengkapan mandi dan alas tidur.
Kemudian juga kebutuhan kesehatan, sumber daya manusia, peralatan, obat-obatan, bahan pakai habis dan kesehatan lingkungan.
Adapun Kebutuhan darurat lainnya meliputi air bersih dan MCK/Sanitasi, jerigen air, sarana angkutan logistik dan utilitas lainnya seperti BBM, listrik dan jaringan telekomunikasi.
Berdasarkan laporan yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (15/7/2021), tim BPBD Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di lapangan untuk terus melakukan pendataan lebih lanjut.
Dalam upaya tersebut, tim mengalami kendala jaringan telekomunikasi sehingga pelaporan perkembangan data dan informasi menjadi terhambat.
Sementara itu, BNPB telah melihat bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang memiliki tingkat risiko banjir sedang hingga tinggi dan memiliki catatan sebanyak delapan kejadian banjir selama 2020, sebagaimana menurut monitoring inaRisk dan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).
Data inaRisk menyebutkan ada sebanyak 25 kecamatan yang berpotensi terdampak dengan luas wilayah mencapai 80.282 hektar.
Selanjutnya, DIBI telah mencatat selama kurun 2020 ada sebanyak 20.055 rumah terendam banjir dan 138.357 jiwa yang terdampak.
Melihat dari catatan tersebut, maka BNPB meminta agar seluruh pemangku kebijakan yang ada di wilayah tersebut dapat mengambil segala upaya yang dianggap perlu dalam rangka mitigasi, pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Di samping itu, BNPB juga mengimbau agar seluruh unsur baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya dapat memantau perkembangan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan melihat wilayah kajian risiko bencana melalui inaRisk BNPB.