"Keempat, khusus terhadap orang Papua yang sudah terlalu lama mengalami sikap dan tindakan kekerasan dari pihak aparat militer dan mereka sungguh sudah terluka, hendaklah aparat militer meminta maaf dan berjanji akan merubah cara pendekatan terhadap orang Papua, " imbuhnya.

Hendaklah aparat militer mengasihi, menghargai, dan melindungi orang Papua sebagai warga negara Indonesia seutuhnya.

Penegakan hukum tetap harus dilakukan kepada siapapun yang bersalah atau yang melawan hukum baik itu orang Papua ataupun nonPapua.

Namun demikian, penegakan hukum itu harus didasari dan sekaligus diwarnai dengan cinta, kelembutan, dan bukan dengan dendam ataupun kekerasan sebagaimana yang ditunjukan oleh kedua aparat dari militer Angkatan Udara.

Kelima, mengingat banyak orang Papua yang sudah terluka dengan sikap dan tindak kasar dan keras oleh oknum anggota militer, dimohon agar para anggota militer yang ditempatkan di Papua haruslah mendapat pembinaan khusus dalam hal karakter.

"Keenam, meskipun demikian, kami tidak menutup mata atas banyak anggota militer yang baik, yang menunaikan tugas dengan penuh cinta kasih bagi orang Papua secara khusus. Kepada mereka kami berterima kasih. Demikianlah pernyataan kami. Semoga surat pernyataan ini dapat memberi kesejukan semua pihak dan Merauke kembali damai seperti semula, " tambahnya. 

3. Istana Janjikan Proses Hukum

Istana turut merespons kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menyesalkan terjadinya tindak kekerasan oleh polisi militer Bandara J Dimara Merauke terhadap warga sipil yang belakangan diketahui merupakan warga difabel di Papua. 

Moeldoko menilai tindakan tersebut terlalu eksesif.

"Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. KSP  menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," kata Moeldoko dalam keterangannya sebagaimana diterima Tribunnews.com, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Tim Advokasi Papua Desak Presiden Minta Maaf soal Tindakan Oknum TNI-AU yang Injak Kepala Warga

Moeldoko mengapresiasi dan sangat menghargai respons cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Mantan Panglima TNI itu mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut.

"KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan," katanya.