"Kalau memang klaster besar, PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan semuanya," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Rumah Pecinta Reptil Kebakaran, 80 Ular Mati Terpanggang, Saksi Dengar Ada Ledakan

Sebelum PTM berlangsung, Yudi sudah mengingatkan agar dinas setempat tidak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, jika kasus Covid-19 kembali melonjak karena dimulainya proses PTM terbatas, pastinya akan mempengaruhi sektor yang lain, termasuk perekonomian.

"Masyarakat baru saja merasakan sedikit kelonggaran dalam beraktivitas."

"Jangan sampai nanti ada pengetatan lagi karena kasus yang menanjak," ucap Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat.

Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan juga sudah harus divaksin.

Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah dan belum merata.

Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh provinsi maupun pemerintah kabupaten- kota.

"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, tapi saat siswa bertemu dengan orangtua dan kakek nenek mereka yang serumah dan rentan, kan sama saja membahayakan juga."

"Ini harus dipikirkan dari dua sisi," tandasnya.

Sekolah Curi Start PTM hingga Muncul Kasus Covid, Ketua DPRD Purbalingga Minta Bupati Copot Kepsek

Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan meminta bupati memberi hukuman kepada sekolah yang mencuri start melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) sebelum ada izin dari Satgas Pengananan Covid-19 kabupaten.

Bahkan, terkait temuan kasus positif Covid-19 pada 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet, Bambang meminta bupati mencopot kepala sekolah tersebut.