TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Beberapa hari lagi akan berganti tahun. Sejumlah Pemda sudah ketok palu APBD tahun 2022, dan sebagian lagi masih proses evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Masyarkat penasaran apa saja prioritas penganggaran di tahun 2022. Apakah masih refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19, atau sudah berubah fokusnya.

Tribunjateng.com merangkum sejumlah APBD di Jawa Tengah, untuk mengintip seberapa besar alokasi anggaran prioritas dan berbagai program unggulan di tahun 2022. Secara umum, program pemulihan ekonomi mendapat perhatian besar.

APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar Rp 24,5 triliun. Angka tersebut turun sebanyak Rp 2 triliun karena mulai tahun depan dana BOS langsung disalurkan ke Kabupaten/Kota masing-masing.

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan anggaran APBD 2022 masih akan memprioritaskan pemulihan ekonomi. Termasuk tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

"Tahun depan prioritas kami masih untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, ada pula untuk penguatan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab, selama pandemi angka pengangguran di Jawa Tengah cukup tinggi," terangnya.

Sinkronkan kebutuhan industri

Untuk menurunkan angka pengangguran, Pemprov Jawa Tengah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), akan mensinkronkan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Sehingga lulusan dari SMK bisa sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jika para siswa lulusan SMK itu bisa langsung diterima industri atau dunia usaha lain, maka akan mengurangi angka pengangguran. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia juga tak luput dari prioritas pemanfaatan APBD 2022. Hal itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk menunjang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Itu diambil dari berbagai sektor. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan yang kami butuhkan sebesar Rp 2,8 triliun," tambahnya.

Sumarno mengakui pada tahun 2020 dan 2021, sektor pembangunan infrastruktur di beberapa daerah sempat tersendat akibat refocusing anggaran. Namun di tahun 2022 nanti, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sudah kembali normal.

"2022 untuk sektor pembangunan infrastruktur sudah seperti normal. Semua sektor sebenarnya sudah dialokasikan anggarannya sesuai kebutuhan. Tinggal nanti bagaimana penyerapannya," tegasnya.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah naik menjadi 5,66 persen. Sumarno berharap di tahun 2022 angkanya tidak selisih jauh dengan pertumbuhan di tahun ini.

"Saya harap pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa sekitar angka 5 persen," pungkasnya.

Tingkatkan kualitas hidup

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid mengatakan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga harus diprioritaskan dalam pemanfaatan anggaran APBD 2022. Tetapi tetap harus sesuai dengan RPJMD dan perspektif pandemi dalam menyusun program kerja.

"APBD 2022 harus bisa mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Paling simple Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jateng, setelah Covid ini kita merosot harus ditingkatkan kembali. Dari segi pendidikan tidak hanya fokus pada penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semata, tapi juga soal skema, kurikulum, penyelenggara hingga sarana prasarana penunjangnya," ujarnya.

Menurut Abdul, alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Jateng untuk OPD yang ada di bawah pengawasan Komisi E yakni sekitar 15 hingga 20 persen. Yang mencakup ketenagakerjaan, pelatihan, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

"Secara framing, efek dari pemanfaatan anggaran yang tepat dan efisien yakni kembalinya pertumbuhan ekonomi di titik nol hingga plus. Apalagi dalam kondisi new normal seperti ini, syukur bisa plus hingga 4 persen. Maka untuk menormalkan itu kembali, Pemprov harus fokus pada pemulihan kesehatan dahulu," tuturnya.

Ketika kesehatan masyarakat sudah mulai membaik, maka anggaran bisa difokuskan pada sasaran yang sudah tertuang dalam RPJMD. Termasuk di antaranya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan sekolah, termasuk fasilitas sekolah.

"Selama pandemi ini pemanfaatan anggaran APBD hanya cukup untuk pembangunan gedungnya saja. Belum sampai pada sarana dan prasarana sekolah. Di tahun 2022 saya harap itu bisa dioptimalkan, sehingga sekolah bisa menjadi tempat belajar yang maksimal," tegasnya.

Hingga saat ini, menurut kacamata Abdul, anggaran pemerintah untuk pendidikan hanya terfokus pada belanja operasional saja. Belum ke arah pembangunan fisik dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai.

"Kita masih lemah dari sisi sarpras. Maka ini perlu dievaluasi. Sebab, selama ini anggaran banyak digunakan untuk operasional," ucapnya. (afn/eyf/rez)