TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Anggota DPR RI Komisi VI, Nyoman Parta mengaku prihatin dengan adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng yang menurutnya gila-gilaan tersebut.

Hal ini karena menurut dia, kenaikan harga minyak goreng langsung memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga rakyat kecil.

"Sangat memberatkan rakyat kenaikan harga minyak goreng ini. Sudah mulai akhir November 2021. Pandemi belum usai, rakyat harus telan pil pahit. Ironisnya, ini terjadi hampir 2 bulan dan masih terjadi di awal tahun 2022. Tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan," kata Parta, Kamis (13/1).

Tidak hanya itu, naiknya harga minyak goreng di pasaran tersebut juga membuat para pelaku UMKM terpukul.

Pasalnya, banyak pelaku UMKM, seperti pedagang warteg, gorengan, dan lainnya yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu sarana utamanya.

Para pelaku UMKM ini, menurutnya, berada di persimpangan jalan apakah menaikkan dan mengurangi jenis menu yang digoreng atau mengurangi tenaga kerjanya.

Padahal, sektor UMKM ini menjadi salah satu sektor yang penopang ekonomi, khususnya mikro di Indonesia.

Tidak hanya itu, kenaikan harga minyak goreng itu juga dikhawatirkan bakal memicu naiknya inflasi yang justru akan membuat harga-harga lainnya ikut terdongkrak naik yang berefek ke turunnya daya beli masyarakat sendiri.

"Inflasi bisa tak terkendali, harga kebutuhan lainnya pun akan terdampak naik. Dan tentu saja berefek ke daya beli masyarakat itu sendiri," jelasnya.

Oleh sebab itu, sebagai mitra dari pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, pihaknya meminta pemerintah tegas mengambil terobosan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga minyak goreng ini.

Terlebih, menurutnya persoalan kenaikan harga minyak goreng ini adalah persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun.

"Ini kan persoalan lama yang terus berulang tiap tahun. Pemerintah harusnya ambil langkah terobosan dengan melakukan pemetaan terkait supply chain (rantai pasok) yang bisa diawasi secara ketat. Pemerintah punya kemampuan itu," tegasnya.

Baca juga: Gubernur Bali Puji Setinggi Langit Bupati Bangli, Langsung Kucurkan Bantuan Rp 50 Miliar

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali ini bahkan menyarankan agar pemerintah segera bertindak cepat dengan melakukan operasi pasar, agar harga stabil.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah untuk mengatur tata niaga alur distribusi minyak goreng di Indonesia.

Parta juga mendesak agar produsen tidak dibiarkan mengatur tata kapasitas produksi minyak goreng dan pemerintah wajib ikut andil dalam hal tersebut.

Apalagi, para produsen seringkali seenaknya melakukan ekspor CPO dan mengabaikan kebutuhan dalam negeri

Ketiga, pemerintah dengan aparat penegak hukumnya melakukan investigasi secara komprehensif terkait persoalan naiknya harga minyak goreng ini.

"Harus diinvestigasi apakah ada indikasi permainan kartel di balik kenaikan harga ini. Pemerintah harus tegas kepada mereka yang meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat," tandasnya. (gil)

Baca juga: Stefano Lilipaly Pecah Telur, Diawali Jual Beli Serangan, Bali United Digdaya