TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur, mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi yang viral.

Hipmi Jatim menilai pernyataan Edy Mulyadi tersebut merendahkan warga Kalimantan terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

“Kami mengecam keras pernyataan intoleran dari Edy Mulyadi dan kawan-kawan, yang bahkan ada yang menyebut kata binatang dan kata tak elok lainnya untuk Kalimantan. Ini memecah belah bangsa,” kata Rois S Maming, Ketua Umum HIPMI Jatim, Senin (24/1/2022).

Rois mengatakan, Indonesia sejak awal adalah rumah bagi seluruh warga tanpa terkecuali, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada warga yang merasa lebih sempurna dibanding warga lainnya.

Baca juga: Risma Masuk Kriteria Pemimpin IKN, PDIP: Fokus Saja Jadi Menteri, Kita Punya Banyak Kader

“Kita semua disatukan oleh Indonesia," ujar Rois. Tidak boleh orang Jawa merasa berhak merendahkan orang luar Jawa. Demikian pula sebaliknya.

"Awas ini bahaya, lho. Pernyataan yang menghina akan memicu konflik sosial. Dan konflik sosial akan berdampak luas ke perekonomian rakyat, akan menghambat pemulihan ekonomi,” beber Rois.

HIPMI Jatim mendesak pihak berwajib menindaklanjuti pernyataan Edy Mulyadi dari sisi hukum.

Baca juga: Polemik Anggaran IKN, Airlangga Bilang Tidak Pakai Dana PEN, Anggaran Ada di PUPR

“Proses hukum harus berjalan untuk memberi efek jera agar tak ada lagi orang bebas menghina suku, agama, atau latar belakang orang lainnya,” ujarnya.

Seperti ramai diberitakan, nama Edy Mulyadi menjadi buah bibir setelah videonya viral di media sosial.

Edy mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur. Namun, kritik itu disampaikan dengan pernyataan yang dinilai menghina warga Kalimantan.

“Mengkritik boleh saja, apalagi di alam demokrasi saat ini. Namun kritik tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina warga lain,” tegas Rois.

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), Rois mengatakan, hal tersebut sebagai langkah yang tepat. Rois memaparkan tiga alasan.

Pertama, dari aspek pemerataan ekonomi. “Kue ekonomi tidak lagi akan berpusat di Jawa, khususnya Jakarta, tapi menyebar ke luar Jawa. Inilah wujud Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris,” tuturnya.

Baca juga: UU IKN Akan Digugat ke MK, DPR: Itu Hak Konstitusional Warga Negara

Kedua, untuk mengurangi beban Jakarta dan sebagainya yang kini menjadi pusat bisnis sekaligus pemerintahan.

Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pembukaan lapangan kerja.

“Pemindahan ibu kota negara bisa menjadi pendorong atau momentum pemulihan ekonomi dalam rangka menumbuhkan investasi baru yang bisa membuka banyak lapangan kerja,” tandas Rois. (Sri Handi Lestari)

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul HIPMI Jatim Kecam Edy Mulyadi, Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Demi Pemerataan Ekonomi