Ganjar menjelaskan pihaknya juga melibatkan Komnas HAM menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga Desa Wadas.

Ia pun membeberkan keterlibatan Komnas HAM dalam penanganan konfilk di Wadas.

Pada 16 November 2021, Ganjar mengundang Komnas HAM, Kepala Desa Wadas, BBWS Serayu Opak, Polda Jateng, dan pakar lingkungan dari UNDIP untuk menghadiri rapat di Kantor Gubernur Jateng.

Rapat tersebut meminta masukan dari berbagai pihak.

Baca juga: Respons Ricuh Wadas, Alissa Wahid: Berapa Banyak Rakyat Kecil Dikorbankan demi Pembangunan?

Kemudian, pada  6 Desember 2021, Pemprov Jateng mendapat rekomendasi Komnas HAM untuk membuka ruang dialog dengan warga.

Selain Gubernur, Bupati, Kapolres Purworejo, BBWS Serayu Opak ikut terlibat.

"Isinya (rekomendasi) membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaikan konflik."

"Gubernur meminta Komnas HAM memfasilitasi ruang dialog," kata dia.

Kemudian pada 20 Januari 2022, Komnas HAM menggelar ruang dialog antara pemerintah dengan warga yang pro dan kontra.

Baca juga: Pimpinan DPR Imbau Polisi Utamakan Upaya Persuasif dan Humanis Tangani Konflik Wadas

Hadir pula dari pihak BPN, BBWS Serayu Opak dan Polda Jateng.

Sementara warga yang menolak pembangunan tidak hadir.

"Namun pertemuan hanya dihadiri warga yang pro, sedangkan warga yang kontra tidak hadir."

"Pihak pro meminta segera dilakukan pengukuran lahan. Untuk yang kontra didatangi Komnas HAM," kata Ganjar.

Atas permintaan warga yang setuju dengan pembangunan, pengukuran lahan pun dilakukan pada Selasa (8/2/2022) kemarin.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)