Akibat aksi mogok produksi ini, kondisi tahu dan tempe di pasaran pun menjadi langga. Karena produsen tahu dan tempe di Sidoarjo merupakan produsen yang menyuplai kebutuhan tahu-tempe di berbagai wilayah. Termasuk Sidoarjo sendiri, Surabaya,Pasuruan dan sekitarnya.

Bahkan, kondisi itu juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Sukari, Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Karya Mulya Sepande, aksi mogok produksi ini digelar serentak se-Indonesia.

"Di Sidoarjo ada tiga Kopti. Yakni Kopti Karya Mulya yang menaungi 268 produsen, Kopti Bakti Makmur Taman menaungi 200 produsen, dan Kopti Sumber Rejeki Jabon 100 produsen. Semuanya kompak mogok produksi," ungkap Sukari.

Baca juga: Harga Kedelai Terus Melonjak, YLKI Minta Babi Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Aksi mogok produksi oleh para pelaku usaha di bidang pembuatan tahu dan tempe ini bukan kali pertama.

Sebelumnya, di tahun 2010 dan 2020 mereka juga melakukan aksi yang sama ketika harga kedelai melambung tingi.

Sukari menyebut, tren harga kedelai terus mengalami kenaikan karena pemerintah tidak bisa mengendalikan mekanisme pasar kedelai.

Apalagi lebih dari 99 persen kedelai di pasar Indonesia merupakan kedelai impor dari luar negeri.

"Kebutuhan kedelai di Indonesia itu mencapai kisaran tuga juta ton per tahun. Sedangkan petani dalam negeri hanya mampu memenuhi 300-500 ton per tahun. Kondisi itu diserahkan ke pedagang swasta dan bergantung pada mekanisme pasar," jelasnya.

Karenanya, dia bersama para produsen tahu tempe di Sidoarjo mendorong agar pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap harga jual kedelai.

Sehingga harga kedelai bisa dikendalikan, tidak terus melambung tinggi seperti sekarang ini.

"Menurut kami, pemerintah harus mengambil kebijakan strategis. Supaya kedelai bisa turun harganya. Harus di bawah Rp 10.000 perkilogram, supaya produsen tahu dan tempe tidak merugi," urainya.

Sukari juga berharap, agar pemerintah memberikan subsidi sebagai alternatif solusi.

Karena untuk menurunkan harga kedelai sampai di bawah Rp 10.000 perkilo dalam waktu dekat juga dirasa cukup sulit.

Subsidi yang dibutuhkan agar produsen tetap bisa bertahan paling tidak diberikan dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan.