TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan perlu membentuk "Provinsi KKB" untuk mengatasi isu human security karena semakin kini menjadi dominan di Papua.

Menurut Marinus Yaung, hal tersebut perlu dilakukan lantaran mengingat konflik dan kekerasan di Bumi Cenderawasih belum berujung.

"Membuat siapa saja, kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target. Kapan saja lengah, nyawa melayang. Karena itu, Negara harus hadir dalam bentuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua," kata Marinus Yaung dalam tulisannya di media social, Senin (28/3/2022).

Marinus Yaung pun mengijinkan Tribun-Papua mengutip sebagian besar dari tulisannya tersebut.

Baca juga: Konflik Papua Makin Meningkat, TB Hasanuddin: Harus Ada Kebijakan Politik Negara yang Tegas

Dalam tulisannya tersebut, Marinus Yaung juga meminta kehadiran negara dalam bentuk menggerakan kekuatan militer secara besar-besaran ke Papua, itu hard approach dan belum maksimal selesaikan isu ancaman terhadap kemanusian.

"Perlu di kedepan soft approach dalam bentuk kebijakan DOB Provinsi agar bisa menjadi solusi alternatif selesaikan masalah human security di Papua," ujarnya.

Menurut Marinus Yaung, dengan terbentuknya DOB Provinsi, negara akan dengan mudahnya memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan warga masyarakat.

"Sembari Negara juga bisa mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," tukasnya.

Sebab kata Marinus Yaung, KKB di Papua saat ini memiliki kekuatan teknologi senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban,” katanya.

Baca juga: Aksi Penyerangan di Bandara Kenyam Papua Bukan yang Pertama, Pernah Terjadi 2 Kali Tahun 2018

“Negara harus siap strategi antisipasinya, dan menjadikan kebijakan DOB Provinsi sebagai instrumen strategis keamanan, secara khusus Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara akan bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," sambungnya.

Marinus Yaung juga meminta, Menkopolhukam, Mahfud MD segera merealisasikan pembentukan DOB Provinsi Pegunungan Tengah.

"Agar seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer demi membatasi akses KKB dan para simpatisan. Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.

Hal itu lantaran, menurut Marinus Yaung, semua pihak mau Papua menjadi satu.