Akademisi: Perlu Bentuk ‘Provinsi KKB’ Atasi Kekerasan Agar Negara Mudah Petakan Aktor Kekerasan
Dengan terbentuknya DOB Provinsi, negara akan dengan mudahnya memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan
Editor: Erik S
"Kita mau Papua tanpa perpecahan. Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB," harapnya.
Ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB.
"Karena itu segera bentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran. Dan pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," pungkasnya.
Tidak hanya itu, Marinus Yaung juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.
Baca juga: Kontak Senjata Terjadi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua
"Sebab ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elit politik dalam satu Provinsi Papua saja. Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.
Dikatakan, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat unfair.
"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua. Saran saya, Provinsi Pegunungan Tengah atau saya istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB," ujarnya.
Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.
"Karena masalah dan tantangan pembangunsn terbesar ada di wilayah Provinsi ini. Sehingga dengan melokalisir dlm bentuk kebijakan DOB, mudah-mudahan pembangunan di Papua bisa berjalanan dengan maksimal tanpa rintangan dan hambatan yg cukup besar seperti di wilayah Provinsi KKB," kata Marinus Yaung.
Baca juga: Kontak Senjata Terjadi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua
Selain itu, Marinus Yaung juga menjelaskan, mengapa dirinya harus menyebut Provinsi KKB.
"Ppemerintah Indonesia sudah menyebutkan daerah ini basis utama perlawanan KKB terhadap pemerintah dan aparat keamanan Indonesia, dan daerah ini juga, ancaman terhadap keselamatan nyawa manusia (human security) paling tinggi di seluruh tanah Papua,” tutup Marinus Yaung.
Penulis: Calvin Louis Erari
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Marinus Yaung: Perlu Bentuk ‘Provinsi KKB’ untuk Atasi Isu Human Security di Papua
