PC PMII Tuban menemukan banyaknya pasukan retail yang berkuasa, sehingga UMKM serta pasar tradisional mengalami keresahan dalam daya saing dagang. Ini tidak sesuai dengan misi bupati mengenai one village one product (satu desa satu produk, red). 

Banyaknya industrialisasi yang ada di kabupaten tuban tidak berbanding lurus dengan penyerapan lapangan pekerjaan.

Skor pendidikan keagamaan tidak menjadi prioritas untuk perolehan beasiswa dalam tataran pendidikan dasar (SD) dan pendidikan tingkat pertama (SMP), padahal pendidikan agama dan moral adalah hal yang mendasar untuk anak anak didik dalam tataran pendidikan.

Penyerapan anggaran pendidikan kurang maksimal sehingga mengalami silpa hampir 700 juta, yang semestinya bisa di manfaatkan untuk kebutuhan potensi SDM pendidikan.

Belum ada kejelasan mengenai legalitas yang berwenang dalam demosi 30 ASN, sehingga memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.

Penerapan mengenai undang-undang kemendagri direndahkan, sehingga KASN turun di Tuban.
Perbaikan jalan belum merata masih banyak jalan PU kabupaten Tuban yang perlu segera di eksekusi sesuai tagline bupati (Mbangun deso noto kutho).

Edukasi mengenai kesehatan belum maksimal, sehingga perilaku hidup sehat di masyarakat terutama dalam hal penempatan maupun pemanfaatan sampah begitu kecil.

Keprihatinan lansia dalam pelayanan kesehatan menjadi keresahan bagi masyarakat, karena belum ada petugas kesehatan khusus lansia di pelosok desa.

Penulis: M. Sudarsono

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dua Kali Unjuk Rasa Tak Direspons, Mahasiswa Beri Kartu Merah Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky