Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 2023
Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2023 resmi naik menjadi Rp1.958.169,69.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2023 resmi mengalami kenaikan.
UMK Banjarnegara ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Tahun 2023, tertanggal 7 Desember 2022.
Mengutip TribunBanyumas.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum kabupaten (UMK) Banjarnegara tahun 2023 yakni Rp1.958.169,69.
Angka ini naik Rp138.334,69 dibanding UMK Banjarnegara tahun 2022 yang senilai Rp1.819.835.
Dibandingkan daerah lain di Banyumas Raya, semisal Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap, besaran UMK 2023 Banjarnegara ini paling rendah.
Meski begitu, angka ini sama dengan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 yang ditetapkan Gubernur Ganjar, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Tahun 2023
Sebelumnya, dalam konferensi pers, Ganjar menjelaskan Penetapan UMP tahun ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp1.958.169,69.
UMP Jateng naik 8,01 persen atau Rp 145.234,26 dibandingkan UMP Jawa Tengah 2022 yang tercatat Rp 1.812.935.
Pengumuman dilakukan Ganjar di kantornya, Senin (28/11/2022).
“Permenaker 18 Tahun 2022 menyatakan bahwa penetapan UM memperhatikan inflasi dan pertembuhan ekonomi, serta nilai alfa,” jelasnya, dikutip dari jatengprov.go.id.
Ditambahkan, nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu, yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu, dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
Penentuan nilai αlfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
“Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.
