Dia menyebutkan perizinan batubara termasuk persoalan jalan rusak di ruas itu, bukan wewenang dia selaku gubernur, namun semuanya ada di pemerintah pusat.

"Izin kan kami beberapa hari kedepan menangani ruas-ruas jalan yang berlobang dan rusak, mudahan-mudahan nanti lancar semua dan masyarakat lancar aktivitas, menjelang selesainya jalan khusus yang dalam proses pembangunan. Saya tau warga hari ini membenci saya, menghujat saya itu semua resiko saya selaku, ini tanggungjawab saya sebagai pemimpin," ujarnya.

Demo Sopir Truk Batu Bara

Kemarin siang, Pemerintah Provinsi Jambi didemo oleh Komunitas Sopir Batu Bara (KS Bara).

Para sopir, berjumlah ratusan orang, diminta oleh pemerintah membuat perusahaan transportir sendiri.

Perusahaan transportir ini diperlukan sebagai syarat agar bisa lakukan hauling atau pengangkutan batu bara.

Permintaan itu salah satu poin dari 12 poin yang disepakati kedua belah pihak.

Kesepakatan dicapai setelah ratusan sopir berdemo di kantor Gubernur Jambi, Selasa (28/2).

Proses tercapainya kesepakatan itu pun berlangsung alot.

Baca juga: Bus Pendemo Perangkat Desa Parkir di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Jakarta, Lalu Lintas Macet

KS Bara awalnya menyampaikan aspirasi di lapangan kantor gubernur Jambi dan ditemui oleh Asisten I Setda Pemprov Jambi, Apani.

Tapi, para sopir yang merasa tidak puas, akhirnya berdialog di ruang kerja Apani.

Dialog itu berlangsung lebih dari satu jam sebelum kesepakatan dicapai.

Saat menyampaikan aspirasi, sopir mengancam untuk memutar balikkan arah truk angkutan batu bara milik perusahaan pada Selasa malam.

Mereka mengklaim, mereka terdampak dengan adanya aturan mengenai transportir untuk pengangkutan batu bara.