TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI - LI, seorang oknum pejabat Pemprov Papua Barat memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan korban CR, Selasa (23/5/2023).

"Hari ini terduga pelaku berinisial LI sudah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Reskrimum," ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Reskrimum) Polda Papua Barat, AKBP Robertus A Pandiangan kepada wartawan di kantor Polda Papua Barat.

LI masih diperiksa sebagai saksi setelah status kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

"Masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi," kata Robertus A Pandiangan.

Baca juga: Karyawan Korban Pelecehan Seksual di Bekasi Dapat Perlindungan dari Kementerian Ketenagkerjaan

Pantauan TribunPapuaBarat.Com, pemeriksaan terhadap oknum pejabat Pemprov Papua Barat itu berlangsung di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) Polda Papua Barat.

Proses pemeriksaan terpantau berlangsung sejak pagi hingga Selasa petang, tapi belum ada keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret oknum Pejabat Pemprov Papua Barat.

Hal ini berdasarkan laporan polisi (LP) Nomor: LP/B/100/V/2023/SPKT/Polda PB, tanggal 10 Mei 2023 dengan pelapor (korban) berinisial CR.

Kasus ini selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah terpenuhi dua alat bukti yang sah melalui gelar perkara pada Jumat (19/5/2023).

Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, perbuatan terduga pelaku pelecehan memenuhi unsur sesuai UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK).

Adapun pasal yang disangkakan terhadap terduga pelaku, yakni Primair Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPSK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Dua Anak di Bawah Umur di Kabupaten Asahan Jadi Korban Pelecehan Belasan Pria

Kronologis

Sebelumnya seorang oknum pejabat Pemprov Papua Barat dilaporkan ke Polda Papua Barat atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap wanita berinisial CR.

Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (Ka SPKT) Polda Papua Barat, Kompol Winardi, yang dikonfirmasi, membenarkan laporan tersebut.

"Benar hari ini ada laporan yang diterima SPKT Polda Papua Barat terkait dugaan tindak pidana perbuatan cabul," ujar Winardi merespons konfirmasi TribunPapuaBarat.Com, Rabu (10/5/2023).

Ia mengatakan laporan tersebut sudah diteruskan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dit Reskrimum Polda Papua Barat.

"Untuk proses lanjut LP tersebut akan dilakukan unit PPA Reskrimum," ujar Winardi.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/100/V/2023/SPKT/POLDA PAPUA BARAT pada 10 Mei 2023 korban pelecehan, CR, berprofesi sebagai pengusaha.

Terlapor, LI, adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Untuk menguatkan laporan tersebut, korban menyertakan dua saksi.

CR bersama para saksi melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat, Rabu (10/5/2023) pukul 11.47 WIT.

Kepada polisi, korban mengaku awalnya tidak mengenal pejabat Pemprov Papua Barat itu.

Karena berkaitan dengan pekerjaan, CR lalu bertemu dan berkenalan dengan LI melalui kedua saksi itu.

Seiring waktu, CR hendak melobi pekerjaan lewat LI sehingga keduanya bertemu lagi.

Saat pertemuan kedua itulah LI dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap CR.

CR tak terima dan sangat dirugikan baik secara materi maupun harga diri korban.

Karena itu, ia mendatangi SKPT Polda Papua Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.

TribunPapuaBarat.com sudah berusaha mengkonfirmasi ke Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek dan Pj Gubernur Paulus Waterpauw terkait kasus ini.

Hingga 18.30 WIT, Paulus Waterpauw dan Dance Sangkek belum berkomentar.

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Oknum Pejabat Pemprov Papua Barat Terduga Pelaku Pelecehan Penuhi Panggilan Polisi