TRIBUNNEWS.COM - Demo yang dilakukan Forum Indramayu Menggugat (FIM) di depan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023) tak buahkan hasil.

Massa pun terpaksa bubar tanpa mendapatkan jawaban soal tuntutan mereka.

Keinginan untuk bertemu dengan pihak pengurus ponpes pun tidak mereka capai, karena adanya massa tandingan yang telah dipersiapkan pihak ponpes.

Pihak kepolisian pun berjaga dan menghalau massa agar tidak terjadi kericuhan.

Syahid Mukhlisin, koordinator aksi mengungkapkan kekecewaannya.

"Hasilnya nihil demo hari ini," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Baca juga: Populer Regional: Ponpes Al Zaytun Dikepung Ribuan Warga - Tabungan Siswa Rp112 Juta Hilang

Karena tak menemukan hasil, massa mengancam akan melakukan aksi ke Jakarta dengan mendatangi sejumlah kantor Kementerian.

"Kita akan terus mengadvokasi teman-teman di sini dan kita akan melakukan aksi yang jauh lebih besar ke istana negara, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR/BPN, ke Kementerian Perizinan juga," ujar dia.

Tuntutan Pendemo

Diketahui, ada lima tuntutan yang disampaikan pendemo.

Mengutip TribunJabar.id Jamal Wibisono, Koordinasi aksi lainnya mengatakan, tuntutan tersebut yakni meminta MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Pihaknya juga meminta pihak kepolisian soal adanya dugaan kasus rudapaksa yang dilakukan pimpinan ponpes.

Tuntutan ketiga, terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Jamal Wibisono menambahkan massa ingin Ponpes Al Zaytun dibubarkan karena warga sekitar tidak merasakan manfaat akan keberadaannya.

"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," terangnya.

Baca juga: Warga Demo di Depan Ponpes Al Zaytun Indramayu, Ridwan Kamil akan Berkoordinasi dengan MUI

Tanggapan Gubernur

Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar pun mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun.

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ujar Emil, saat ditemui di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (15/6/2033).

Ridwan Kamil menambahkan permasalahan ini harus mendapat sorotan langsung dari Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," imbuhnya.

Politisi partai Golkar ini berjanji akan malakukan rapat terkait polemik Ponpes Al Zaytun.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunCirebon.com, Handika Rahman/Nazmi Abdurrahman)