Ketua DPD RI: Tak Ada Alasan Tunda Pembangunan Bandara di Bali Utara
LaNyalla mengatakan pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara akan menjadi pengungkit perekonomian di wilayah Bali Utara, khususnya Buleleng
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi masyarakat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
Kunjungannya kali ini sekaligus meninjau rencana pembangunan bandara internasional di daerah itu.
"Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kubutambahan yang menerima saya dalam acara silaturahmi hari ini, sekaligus untuk meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng ini," kata LaNyalla dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).
Dalam acara silaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat Buleleng, LaNyalla menegaskan bahwa tidak ada alasan menunda Bandara yang akan dibangun di atas pantai atau off shore airport tersebut.
LaNyalla mengatakan bahwa pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara akan menjadi pengungkit perekonomian di wilayah Bali Utara, khususnya Kabupaten Buleleng.
Baca juga: Video Syur Siswi SMP di Buleleng Bali Tersebar, Polisi Turun Tangan, Rekaman Diduga Disebar Teman
Oleh karena itu LaNyalla menilai tak ada alasan untuk menolak rencana pembangunan bandara ini.
"Kita tidak bisa melihat perekonomian Provinsi Bali hanya dari Kabupaten Badung saja. Tetapi juga harus melihat perekonomian di Kabupaten Buleleng dan lainnya. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bali masih didominasi oleh Kabupaten Karangasem dan Buleleng," ujar LaNyalla.
LaNyalla menyebut kesenjangan, khususnya dalam kemampuan fiskal antar-kabupaten atau wilayah, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan.
Tentu agar terjadi pemerataan, yang kemudian menjadi penunjang perekonomian provinsi dan perekonomian nasional.
Hal ini berkaitan erat dengan rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara.
LaNyalla sudah mendengar sendiri bagaimana masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Buleleng mendukung rencana pembangunan tersebut, yang salah satunya diwujudkan dengan kesediaan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif.
Apalagi jika mengacu kepada data, imbuh LaNyalla, tingkat kepadatan Bandara Ngurah Rai di Denpasar menjadi persoalan karena tidak memungkinkan untuk diperluas lagi, baik runway, terminal dan kelengkapannya. Ditambah terbatasnya jalan akses dari dan ke bandara.
“Proyek ini juga tidak akan menggerus lahan pertanian produktif melalui alih fungsi lahan. Juga tidak akan menggusur sekolah, fasilitas umum, situs maupun tempat-tempat upacara keagamaan. Karena bandara tersebut sepenuhnya dibangun di atas pantai, atau off shore airport. Dan ini akan menjadi Bandara off shore ketiga yang ada di Asia, setelah Bandara Kansai di Jepang dan Dalian di China,” ucapnya.