Laporan Wartawan Tribunnews Sultra.com Sugi Hartono

TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Terungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mewanti-wanti Pemerintah Kabupaten Muna soal penggunaan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

KPK melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Monitoring ternyata pernah meminta kepada Pemkab Muna untuk tidak melakukan akrobatik regulasi mengenai penggunaan dana PEN.

Hal tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan rapat monitoring pencegahan dana PEN.

"Tahun 2021 kami pernah memperingatkan Muna soal dana PEN," ujar Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV KPK, Muhammad Muslimin Iqbal, saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: KPK Akan Usut Dugaan Keterlibatan Seorang Pengusaha di Kasus Dokumen Bocor

Bahkan Bupati Muna LM Rusman Emba saat itu mengaku akan mengikuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

"Bupati-nya juga pernah bilang menindaklanjuti saran KPK, mas," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (11/7/2023).

Di mana, penggeledahan tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda yakni Kantor Bupati Muna dan salah satu rumah kontraktor yang berada di Kelurahan Raha III.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.

"Informasi yang kami terima betul ada kegiatan dimaksud (penggeledahan)," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Selasa (11/9/2023).

Ketika dikonfirmasi soal kasusnya, Ali Fikri menyebutkan berkaitan dengan dana PEN di Kabupaten Muna, Provinsi Sultra.

"Betul sekali," ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Sebelum Digeledah KPK, Pemerintah Kabupaten Muna Pernah Diingatkan Soal Pengelolaan Dana PEN