Edy juga menuturkan, aktivitas penambangan ilegal telah dimulai sejak tahun 2014 lalu.

Mekanisme penambangannya yakni adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan penambah.

Mereka menggunakan sistem bagi hasil, yakni 20 persen untuk pemilik lahan, 20 persen untuk pemodal, dan 60 persen untuk pekerja.

Baca juga: 8 Orang Terjebak di Tambang Emas di Banyumas, Operasi Pencarian Dilakukan dengan Menyedot Air

Kata Kades Pancurendang

Kepala Desa (Kades) Pancurendang, Narisun, pun ikut angkat suara menanggapi adanya tambang emang ilegal di wilayahnya.

Ia mengaku tak berani melarang secara keras soal keberadaan tambang tersebut.

Sejak menjabat sebagai kades pada 2015 lalu, tambang tersebut sudah aktif.

Ia tak berani melarang karena banyak warganya bahkan dari luar daerah yang menggantungkan hidup dari tambang tersebut.

Meski begitu, ia sering mengimbau supaya tambang tersebut jangan diteruskan.

"Saya masuk 2015 tapi sering mengimbau supaya jangan diteruskan."

Baca juga: 8 Penambang Emas yang Terjebak dalam Tambang Emas Rakyat di Banyumas Merupakan Warga Kabupaten Bogor

"Tapi saya tidak berani secara vulgar karena aktivitas penambangan ini adalah nadi ekonomi rakyat," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (26/7/2023).

Narisun juga mengatakan, mereka yang melakukan penambangan telah mengajukan izin, namun izin tersebut belum keluar.

"Sebagian kecil penambang adalah warga sini."

"Tapi kebanyakan dari Bogor dan sekitarnya atau Jawa Barat," terangnya.

Ia menyebut, mereka dari luar wilayahnya berjumlah hingga ratusan orang.

"Kalau dari luar desa bisa sampai ratusan."

"Kita tidak berani memberhentikan karena ada warga yang bekerja di sana," imbuhnya.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunBanyumas.com, Permata Putra Sejati)