RSUD Syekh Yusuf Digeledah Kejari Gowa, Terkait Korupsi JKN Milik Perawat, Ini Kata Direktur
Ditanya soal adanya dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Syekh Yusuf yang dipimpinnya itu, Rahmawati hanya menjawab mengikuti prosedur yang ada.
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Dia menyesalkan pengelola Jasa RSUD Syekh Yusuf tidak menggunakan peraturan Bupati dalam pembayaran insentif melainkan peraturan Internal Rumah Sakit.
"Yang dipakai membayar adalah SK internal Rumah sakit padahal ada Perbup. Ternyata ada yang ditambahkan, seperti jasa kebersamaan, jasa rumah sakit, jasa pengelola JKN,dan Jasa verifikator yang jumlah pembagiannya itu sangat besar. Disitu letak kesalahan karena tidak pakai aturan Bupati," jelasnya.
Oleh karena itu, didalam surat pernyataan sikap perawat yang diperlihatkan, nakes meminta transparansi dokumen terkait peraturan Bupati tahun 2019 tentang pembagian jasa layanan sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai.
Kemudian, transparansi dokumen peraturan internal Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa.
Ketidakjelasan perhitungan besaran antara jasa dan profesi, dan meminta pembagian persenan jasa perawat dinaikkan.
"Kalau Jasa kebersamaan dan jasa internal rumah sakit ada hak untuk tenaga kesehatan maka wajib dikembalikan," sebutnya.
Aksi protes nakes itu disampaikan juga saat rapat dengan pihak manajemen RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan agenda rapat Pemaparan Pembagian Jasa Perawat Berdasarkan Perbub No. 45 Tahun 2019 di Lantai 7 RSUD Syekh Yusuf Gowa, Senin 11 September 2023.
Menurut narasumber terpacaya TribunGowa.com, dari Nakes RSUD Syekh Yusuf, mengatakan, rapat tersebut merupakan inisiatif dari ratusan nakes RSUD Syekh Yusuf Gowa lantaran belum menerima insentif dari pihak rumah sakit.
"Sesuai yang tanda tangan hasil rapat ada sekira 200 lebih perawat gabungan. Lima bulan maki tidak dibayarkan dari Mei sampai September (2023).
Kalau nilai honornya (jasanya) macam-macam, tidak menentu, ada yang Rp 150, 350, 500 sampai 650 ribu," sambungnya.
Dia menambahkan jika para nakes di RSUD Syekh Yusuf Gowa hanya akan bekerja sesuai tupoksi mereka masing-masing. Hal tersebut dilakukan lantaran intensif mereka selama lima bulan belum dibayarkan.
Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan angkat bicata menyoal hal tersebut.
Dia mengatakan Pemda Gowa telah melakukan penanganan berkaitan hal tersebut.
"Pemkab Gowa sudah mengambil langkah, permasalahan ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cepat," ujar Adnan ditemui usai rapat paripurna di DPRD Kabupaten Gowa, Jum'at (15/9/2023).
