Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar di media sosial pesan suara oknum kepala desa di Kabupaten Pandeglang, Banten diduga mengancam akan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) apabila tak memilih salah satu peserta Pemilu 2024.

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Kemensos bakal menggandeng Satgasus untuk menelusuri kasus ini.

Kasus penyalahgunaan bansos, kata Risma, sejauh ini sudah ada yang diproses hukum.

"Nanti kita akan cek, saya ditemani satgasus untuk apa namanya untuk jaga Bansos ini. Saya ditemani satgasus. Alhamdulillah beberapa sudah kita proses secara hukum," ujar Risma di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).

Menurut Risma, sejauh ini Kemensos bertugas untuk melakukan penyaluran bansos kepada masyarakat.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Beberkan APBN Terkuras untuk Bansos dan Subsidi Energi

Penyaluran bansos itu, kata Risma, melalui mekanisme melalui bank dan PT Pos.

Kemensos juga melibatkan aparat kepolisian jika ada potensi penyelewengan bansos.

"Tugas kita menyalurkan secara langsung tidak lewat kepala desa langsung ke penerima manfaat," ungkap Risma.

Dirinya mengungkapkan penyaluran juga dilakukan berdasarkan nama rekening penerima. Sementara melalui pos, penyaluran bantuan langsung kepada penerima manfaat, tanpa perantara.

Sehingga, menurut Risma, sangat kecil kemungkinan ada celah untuk penyelewengan.

"Saya tidak bisa ngomong tidak ada, semua mungkin hanya sebetulnya celahnya kecil sekali. Itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya ,bukan ke bukan lewat siapa-siapa. Baik bank pun rekeningnya juga ada langsung atas nama pribadi, kemudian PT Pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi," pungkas Risma.

Seperti diketahui, ancaman oknum kepala desa di Pandeglang, Banten itu diduga ditujukan pada para RT dan RW di desa agar bertindak tegas terhadap warga yang mencoba memilih nama peserta pemilu lain.

"Assalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada caleg kami harap catat namanya dan saya mau langsung dihapus bantuan-bantuannya," kata oknum kades tersebut dalam pesan suara yang beredar yang dikutip dari TribunBanten.com.