Sementara itu, Galih W. Agusetiawan, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi Perwakilan SKK MIGAS Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) mengatakan, program rehabilitasi terumbu karang ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang mengalami kondisi serupa agar dapat mengembalikan habitat bawah laut yang rusak menjadi lebih baik.

Ia berharap ke depannya pulau Misol dan pulau Soop dapat mengembangkan ekowisata yang tak kalah menarik dari raja Ampat.

"Desa Ekowisata terbukti tak hanya memperbaiki kondisi lingkungan di sekitarnya tetapi juga membangun ekonomi masyarakat, sehingga program ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya," tuturnya.

Selain itu, konservasi terumbu karang juga mendukung pencapaian 17 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu no. 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, no. 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, no. 14 Ekosistem Lautan, no. 15 Ekosistem Daratan, dan no. 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Menurut Galih, SKK Migas mengimplementasikan SDGs lewat Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Program-Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dalam kerangka memandirikan masyarakat desa.

Upaya tersebut dilakukan secara bersama oleh SKK Migas dan para KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), sehingga nantinya dapat secara berkesinambungan didukung oleh pemerintah pusat (kementerian) dan pemerintah daerah, utamanya untuk menciptakan kemandirian masyarakat dari sektor perikanan dan pariwisata.

Ia mencontohkan Objek Wisata Teluk Sorong dengan nama sandi Dewi Bakul (Desa Wisata Bahari dan Kuliner), yang berada di Kampung Arar, Kabupaten Sorong, dikelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) setempat, dimana keunggulan sumber daya alam yang penuh pesona untuk menarik wisatawan dipadukan dengan kuliner khas yang bisa memanjakan lidah para pelancong.

Galih lebih jauh mengungkapkan program-program PPM bertujuan membangun masyarakat desa agar nantinya dapat mandiri secara ekonomi. SKK Migas dan KKKS serta pihak pemerintah pusat maupun daerah secara bersama terus berusaha mewujudkannya.

Salah satu yang didorong adalah pembentukan Bumdes di berbagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Bumdes adalah badan hukum dan ini merupakan syarat untuk dapat dibangunnya sinergi dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, memungkinkan adanya kolaborasi dengan KKKS di sekitar wilayah badan usaha milik desa itu berada,” katanya.