TRIBUNNEWS.COM - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pasaman Barat, Sumatera Barat mendapatkan makan siang yang dianggap tak layak.

Makan siang yang dianggap tak layak tersebut dialami KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat.

"Kami hadir sebagai anggota KPPS di Aula Kampus Yappas untuk mengikuti Bimtek pada Minggu (28/1/2024) kemarin."

"Namun ada hal yang membuat kami bertanya yaitu mengenai porsi makan,” kata seorang anggota KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada TribunPadang.com, Selasa (30/1/2024) pagi.

Ia menuturkan, porsi makan siang yang diterima tak wajar dan tak layak. Porsinya sedikit dan lauknya kecil.

Bahkan, beberapa anggota KPPS harus membeli makanan dari luar.

“Nasinya memang nasi kotak, namun porsinya sangat sedikit. Menurut saya kalau porsi segitu hanya seharga Rp10 ribu, karena di sini juga ada harga Rp15 ribu yang porsinya jauh lebih banyak dan lengkap,” ungkapnya.

Ia menilai, makanan tersebut tak layak. Sebab bimtek KPPS berlangsung dari siang hingga sore hari.

“Kalau untuk makan dengan kegiatan satu hari, itu tidak pantas. Hingga sebagian dari kami terpaksa membeli nasi kembali dari luar untuk tambah, karena memang porsi nasi itu tidak cukup untuk kami makan siang,” ujarnya.

Pemberian makanan juga terlambat. Mereka mendapatkan makanan siang pada pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Kata Anggota KPPS di Pangandaran yang Dipecat setelah Video 2 Jarinya Viral

“Sudah porsinya sedikit, ditambah waktu makannya juga jauh terlambat. Menurut kami hal ini perlu menjadi perhatian, karena nantinya kami akan bekerja penuh pada hari pencoblosan, tentu kesehatan kami juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Sementara Sekretaris KPU Pasaman Barat, Zaidi mengatakan, pihaknya tak ikut dalam pengadaan konsumsi Bimtek tersebut.

“Kami dari KPU hanya membuatkan RAB untuk masing-masing kecamatan. Sementara untuk pengadaannya kami serahkan sepenuhnya kepada PPK dan PPS di masing-masing Kecamatan,” kata Zaidi.

Zaidi menuturkan bahwa anggaran untuk KPU saat ini masih belum cair, tapi pihaknya sudah bisa menjalankan kegiatan.

“Kami sangat salut terhadap PPK dan PPS, walaupun anggaran belum cair namun kegiatan dapat berjalan,” ujarnya.

Ditanya soal makan siang yang diduga tak layak, ia mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

“Sudah jauh hari kita ingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran yang ada, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya proses Pemilu yang sedang berjalan,” tegasnya.

Konsumsi Pelantikan KPPS di Sleman Mirip Snack Melayat

Masalah mengenai konsumsi terhadap KPPS juga sempat muncul di Sleman, DI Yogyakarta.

Sejumlah anggota KPPS menilai snack saat pelantikan KPPS tidak layak bahkan disebut menyerupai jamuan dalam acara melayat atau lelayu.

Salah satu katering yang menyediakan konsumsi tersebut ada Shinta Catering.

Pihak manajemen Shinta Catering pun memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut.

Yashinta YY, Manajer Shinta Catering mengatakan, pihaknya bukan vendor langsung yang bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman.

Ia mengatakan, pihaknya yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya sebatas mengerjakan pesanan dari vendor lain.

"Kami yang terlibat dalam pengadaan produk boga hanya mengerjakan pesanan sesuai kesepakatan dengan vendor atau pihak yang memesan kepada kami," kata Yashinta, dikutip dari TribunJogja.com.

Pesanan tersebut lah yang kemudian jadi snack yang dikonsumsi untuk pelantikan serentak KPPS di Sleman, Kamis (25/1/2024).

Yashinta juga turut prihatin atas kejadian tersebut dan menyesalkan kenapa bisa terjadi.

"Kami berkomitmen memberikan servis terbaik, kepada pelanggan-pelanggan kami,"

"Semoga pihak terkait dapat mengambil pelajaran dan hikmah atas peristiwa tersebut," terangnya.

Klarifikasi KPU

Pihak KPU Sleman pun menuturkan, kejadian tersebut merupakan kesalahan dari vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi.

"Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut," kata Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi.

Mengutip TribunJogja.com, ia juga merasa kaget karena anggaran untuk konsumsi pelantikan antara Rp15-16 ribu per pack, tapi fakta di lapangan tidak memuaskan.

Menurutnya, perencanaan pengadaan snack konsumsi pelantikan ada di sekretariat, selaku kuasa pengguna anggaran.

Mulanya, anggaran konsumsi akan diturunkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan.

Namun ada arahan bahwa tak bisa diturunkan ke bawah.

Alhasil, sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga.

Pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan.

"Setelah final, ternyata fakta di lapangan, konsumsi yang tersedia tidak layak atau konsumsi yang ada tidak memanusiakan. Karena dengan anggaran Rp 15 ribu ini kok penyediaan konsumsinya hanya seperti itu," kata Baehaqi.

Ia menuturkan, komisioner maupun sekretariat KPU Sleman sudah memanggil pihak vendor selaku penyedia konsumsi.

Menurut Baehaqi, penjelasan yang disampaikan pihak vendor juga dihadiri Paguyuban Jagabaya se-Kabupaten Sleman yang juga merasa kecewa.

"Dari pihak vendor menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait pengadaan (konsumsinya). Ternyata vendor mensub-kan ke penyedia yang lain," jelas Baehaqi.

Pihak vendor 'melempar' penyediaan konsumsi ke pihak lain karena merasa tak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut.

Pihak KPU Sleman pun telah melakukan evaluasi atas kejadian ini supaya tak terulang di kemudian hari.

Ia pun berujar, di kegiatan lain, nantinya akan diturunkan sampai tingkat kecamatan.

"Tindak lanjutnya, terkait dengan pengadaan kegiatan lain, ketika dilaksanakan PPK- PPS maka anggaran akan diturunkan. Juga ada kegiatan bimtek. Anggaran diturunkan kepada sekretariat PPK," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Konsumsi Pelantikan KPPS di Sleman Mirip Snack Lelayu, Ini Klarifikasi Manajemen Shinta Catering dan di TribunPadang.com dengan judul Porsi Makan Tak Wajar Bimtek KPPS di Pasaman Barat, Anggaran Diduga Disunat

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunPadang.id, Ahmad Romi)(TribunJabar.id, Padna)