Untuk memenuhi hasratnya dalam berjudi, ujar Syamsu, para pelaku meminjam uang secara online dengan harapan akan segera membayarnya saat menang judi.

"Yang paling menonjol, di satu perkara itu ada yang utangnya sampai Rp 300 jutaan," ujarnya.

Pinjaman online, terutama yang ilegal, kerap dipilih para penjudi karena kemudahan proses dan kecepatannya pencairannya.

"Padahal, harusnya, kan, pinjaman online identitas peminjamnya detail, pekerjaannya apa, harus lolos BI checking dan lainnya," katanya.

Dalam kasus gugatan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ujar Syamsu, ada juga yang berawal dari judi online.

"Tapi biasanya enggak berkaitan langsung, bisa jadi karena ada judi online, pinjaman online, diingatan, lalu terjadi kekerasan," ujarnya.

Sebagian besar kasus perceraian karena judi online, menurut Syamsu, terjadi pada pasangan muda.

"Paling banyak yang melakukan judi di bawah usia 40 tahun," ujarnya.

Syamsu mengatakan dari semua persidangan perceraian yang dilatarbelakangi kasus judi online, sejauh ini belum ada yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Seingat saya belum ada," ujarnya.

Meski tak sebanyak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, kasus perjudian juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Humas Pengadilan Agama Ngamprah, Nashihul Hakim, menyebut sepanjang Januari-Juni 2024, sebanyak 18 kasus gugatan cerai terjadi karena salah satu pasangan terlibat dalam judi.

Tahun sebelumnya, sepanjang Januari hingga Desember, kegemaran berjudi juga akhirnya membuat 21 pasangan bercerai.

"Tapi itu sifatnya general, seperti judi ayam, judi gaple, dan sekarang lagi maraknya judi online," ujarnya.