TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA- Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur mengatakan vonis bebas terhadap suatu perkara sebenarnya biasa terjadi.

Keterangan tersebut disampaikan humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Adam Faisal menyusul hebohnya vonis bebas terhadap terdakwa penganiayaan Gregorius Ronald Tannur.

Massa bahkan melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Surabaya menyindir vonis bebas tersebut.

Baca juga: PN Surabaya Tegaskan Tidak Punya Wewenang Periksa Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur

Alex mengatakan vonis bebas bukan hanya untuk kasus pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannur saja.

"Vonis bebas untuk suatu perkara di PN Surabaya ini sudah biasa," kata Alex, Senin (29/7/2024).

Selanjutnya sesuai aturan perundangan, para pihak bisa langsung mengajukan kasasi jika merasa kurang puas atau keberatan dengan putusan hakim maksimal 14 hari pasca-putusan dibacakan.

"Dipersilakan mengajukan kasasi kalau keberatan," ucapnya.

Karena itu apapun gejolak masyarakat terkait putusan tersebut, kata Alex, tidak mengganggu aktivitas persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

"Persidangan berjalan seperti biasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Alex mengaku pihaknya belum mendapatkan tembusan surat dari Mahkamah Agung untuk pemeriksaan Hakim Erintuah Damanik. 

Erintuah adalah salah satu hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan yang juga anak anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Edward Tannur.

"Kami belum mendapatkan surat dari Mahkamah Agung untuk proses tersebut (pemeriksaan hakim Erintuah Damanik)," kata Humas PN Surabaya Alex Adam Faisal kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Pengadilan Negeri Surabaya, menurutnya, tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses pemeriksaan dan lainnya.

Baca juga: Kata Anggota Komisi III DPR soal Vonis Bebas Ronald Tannur: Saya Yakin Pasti Ada Penyimpangan

"Yang punya wewenang adalah pihak internal MA, dalam hal ini Badan Pengawas MA, atau pihak eksternal, dalam hal ini Komisi Yudisial," jelasnya.