Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis (27/6/2024).

Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024, saat Rudy Soik memasang garis polisi.

Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi.

"Mengapa saya memasang police line di tanggal 27? Itu harus dijelaskan dan pimpinan sidang harusnya meminta saya untuk menjelaskan rangkaiannya."

"Tapi saya tidak diberi ruang untuk menjelaskan alasan pemasangan police line," terangnya.

Rudy lantas menuturkan, pada 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum.

"Jadi saya bertanya, apakah Krimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT) yang pada tanggal 27 itu saya pergi kamu menjelaskan kepada saya bahwa minyak (BBM) Krimsus itu ilegal."

"Dia (pemilik rumah tempat dipasang garis polisi) mengakui itu dalam sidang," tuturnya.

Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut.

Termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang.

"Saya bertanya lagi, apakah kamu memberikan uang Rp15 juta kepada anggota sebelum saya datang, dan dia mengakui itu. Saya pun menjelaskan di sidang, tapi saya di-cut. Katanya kamu jangan melebar kemana-mana," tandasnya.

Baca juga: Viral Calon Taruna Akpol Mayoritas Anak Pejabat Kepolisian, Polda NTT: Anak Siapapun Berhak Daftar

Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM.

Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).

Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit.