Tanggapan 6 Pihak terhadap Reuni 212, MUI Jawa Barat hingga Menko Polhukam
Pelaksanaan Reuni 212, mendapat beberapa tanggapan dari berbagai pihak, beberapa menyetuji dan beberapa yang lain menyangsikan.
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi
Anies mengatakan hal itu untuk menunjukkan, kehadirannya sebagai gubernur dalam acara tersebut adalah hal yang wajar.
"Jadi bukan sesuatu yang luar biasa gubernur datang di situ. Sesuatu yang biasa-biasa saja," ujarnya.
2. Sandiaga Uno
Sandiaga Uno, calon wakilpresiden nomor urut 2 nelum memastikan apakah dirinya agan hadir di Reuni 212.
Untuk menghadiri acara itu, Sandiaga Uno mempertimbangkan tiga hal.
Pertimbangan pertama adalah terkait izin penyelenggaraan acara dari pihak berwajib.
"Mengenai 212 sendiri, saya sudah sampaikan bahwa kita harus pastikan pemerintah dan aparat memperbolehkan," kata Sandi usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018) dilansir dari Kompas.com.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyetujui Monas digunakan sebagai tempat acara Reuni 212.
Namun, Anies mengingatkan bahwa izin keramaian acara itu dikeluarkan oleh polisi, bukan Pemprov DKI Jakarta.
Terkait perizinan, Sandi mengaku akan berkomunikasi dengan Anies.
"Nah ini yang saya ingin tanya ke Pak Anies, sampai sekarang saya belum terhubung dengan Pak Anies," tuturnya.
Pertimbangan kedua adalah soal waktu.
Sandiaga Uno mengaku telah memiliki jadwal yang padat hingga bulan Desember mendatang.
"Saya musti mengecek dulu karena jadwal saya sampai Desember sudah full, kebetulan hari ini di Jakarta, mulai besok di Jawa Timur untuk 5 atau 6 hari," jelas dia.
Pertimbangan ketiga adalah terkait efektivitas kehadirannya dengan pasangan calonnya, Prabowo Subianto.
"Ketiga, saya ingin bicarakan dengan Pak Prabowo karena efektifitas kita hadir, kalau dua-duanya hadir di sana bagaimana, kalau cuma satu yang hadir seperti apa," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.