TRIBUNNEWS.COM - Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah pekerja di Distrik Yigi, Nduga, Papua.

Kejadian tersebut terjadi pada Minggu (2/12/2018), tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua.

Pada Senin (10/12/2018), tepat di Hari HAM Sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca: Saat Pasukan Kostrad Selamatkan Tim Peneliti yang Disandera OPM di Belantara Papua 23 Tahun Silam

Surat terbuka KKB tersebut ditunjukan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi di Jakarta.

Berikut fakta terbarunya, dilansir Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. KKB Diminta Kembali ke Ibu Pertiwi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah belum menutup kemungkinan menyelesaikan masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara baik.

Wiranto mengatakan, akan lebih baik jika KKB secara sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Kalau bisa ya diselesaikan secara baik, dengan sadar mereka bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," kata Wiranto.

Baca: Benny Wenda, Pemimpin OPM yang Kini Memutuskan Tinggal di Inggris

Namun, Wiranto mengatakan tak ada pilihan lain bagi negara untuk bertindak tegas.

Hal tersebut terjadi jika KKB di Papua sampai mengorbankan banyak masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.

Ia menegaskan, jika belum ada tanda-tanda bagus untuk menyelesaikan masalah itu secara baik, maka negara melalui TNI akan terus mengejar dan menghabisi KKB itu.

"Terus kita kejar dan habisi, tak boleh ada kekuatan bersenjata yang tidak sah dan kerjanya hanya membunuh dan mengacau di masyarakat," ujar Wiranto.

Baca: Fakta Terbaru KKB Pasca Pembunuhan di Papua, TNI-POLRI Ungkap Identitas Panglima & Tanggapan Wiranto

"Jangan sampai ganggu kepentingan dan persatuan negara," tegas Wiranto.

Wiranto juga menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini dimulai sendiri oleh KKB tersebut.

"Hal itu inisiatif mereka yang melakukan pembunuhan brutal, jadi tindakan benar jika TNI hingga kini terus memburu mereka," papar Wiranto.

2. Reaksi Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.

Baca: Wiranto Soal KKB di Papua: Kalau Gunakan Cara Baik Bisa Kembali ke Ibu Pertiwi Lebih Bagus

"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

Baca: KKB Dapat Senjata Selundupan dari Filipina dan Papua Nugini, Polisi Pastikan Kebenarannya

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.

Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua.

Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur.

Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme.

Bahkan, kata Kalla, saat ini pemerintah yang sedang membangun jalan Trans Papua demi kemajuan masyarakat di sana justru dipandang negatif oleh kelompok separatis.

Baca: TNI-POLRI Ungkap Identitas Panglima Tertinggi KKB yang Lakukan Pembantaian di Papua

Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua.

"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum," ujar Kalla.

"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," lanjut dia.

3. Desakan DPR

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

Menurut Bamsoet, panggilan akrabnya, OPM menjadi dalang tindakan brutal, yakni melakukan pembantaian terhadap pekerja Trans Papua.

Baca: Emanuel Bano Disebut Pernah Tidur di Rumah Anggota OPM Sebelum Jadi Korban Pembantaian di Papua

"Kalau kita mau, kita bisa mendesak PBB untuk memasukkan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri," terang Bamsoet dalam pidato penutupan masa sidang DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

"Sebab, mereka sudah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa," ucap Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet mewakili seluruh anggota DPR mengutuk keras insiden pembantaian yang menimpa karyawan PT Istaka Karya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah tegas dalam memburu pelaku pembantaian demi terciptanya Papua yang kondusif.

Baca: Hei Ada yang Hidup, Anggota KKB Terkejut Ada Korban Penembakan yang Dikira Tewas Berusaha Kabur

"DPR mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga yang tidak berdosa," ujar Bamsoet.

"DPR juga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua," papar Bamsoet.

(Tribunnews.com/Whiesa)