TRIBUNNEWS.COM- Saham Freeport secara resmi berhasil dikuasai Indonesia melalui PT Inalum.

PT Inalum membeli 51,2 persen saham Freeport dan sebanyak 10 persen dipastikan diberikan pada Papua.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas juga akan segera membangun smelter dalam waktu lima tahun.

Freeport akan membangun pabrik pengolahan dan dan pemurnian alias smelter.

"(Smelter) Itu akan kita bangun dalam waktu lima tahun," ujar Tony di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018) dikutip dari Kompas.com.

Baca: Indonesia Resmi Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Tony Wenas Jadi Bos Baru

Smelter yang akan dibangun tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Jowowi.

Hal yang sama juga disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson.

"Kami akan membangun smelter seperti yang diminta Bapak Presiden dan kami akan selesaikan dalam lima tahun ke depan," ujar Adkerson, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Sementara itu PT Inalum memastikan Papua akan memperoleh 10 persen dari total 100 persen saham milik PT Freeport Indonesia.

Inalum amembentuk struktur agar Pemda Papua dapat menerima dividen yang efisien.

Selain itu pembentukan ini bertujuan agar Papua mempunyai potensi tetap memperoleh pendapatan secara tidak langusng di PT Freeport Indonesia.

Jaminan pemberian sebesar 10 persen kepada Pemerintag Provinsi Papua tersebut tertuang dalam laporan lembar fakta Inalum.

PT Inalum (Persero) secara lunas dan resmi membeli sebagian besar saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 3,85 miliar dolar AS.

Porsi saham PT Inalum menjadi 51,2 persen sementara Freeport McMoran memegang 48 persen saham.

Kepemilikan sebesar 51,2 persen tersebut terdiri dari 41,2 persen untuk PT Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Pengalihan saham secara resmi ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Baca: Indonesia Resmi Kuasai Freeport, Begini Tanggapan Presiden Jokowi dan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan memperoleh pemasukan lebih besar dibanding rezim Kontrak Karya berapapun harga tembaga atau emas.

"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu," ungkap Sri Mulyani.

 (Tribunnews.com/Miftah)