"Uang itu murni uang pribadi saya. Pendapatan waktu saya artis saya jadikan dollar lalu saya simpan di brankas, begitu juga uang sisa saya kuliah di London," paparnya.

Jumlah uang Zumi Zola

Bukan hanya itu, Zumi Zola juga meminta penyidik turut mengembalikan uang yang disita dari rumah dinasnya.

Uang yang dimaksud Zumi Zola, yaitu uang yang diambil penyidik KPK saat menggeledah kamar tidurnya di rumah dinas.

"Uang yang diambil di samping sisi tempat tidur istri saya, itu jumlah tabungan dan gaji saya sebagai gubernur sekitar Rp 90 juta.‎ Uang di brankas dan rumah dinas mungkin bisa dikembalikan," kata Zumi Zola lirih.

Gaji gubernur

Zumi Zola mengatakan setelah tersandung kasus di KPK, kini dia tidak lagi mendapatkan gaji.

Alhasil kehidupan keluarganya memprihatinkan.

Demi bisa memenuhi kehidupan keluarga, sang istri harus berjualan hijab.

"Setelah kasus ini, gaji sudah tidak ada lagi untuk istri dan dua anak saya, umur 2 dan 4 tahun. Istri saya jualan jilbab sekarang. Mudah-mudahan permohonan saya dikabulkan oleh jaksa dan Yang Mulia," ujarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Merespons permintaan Zumi Zola, ketua majelis hakim Yanto menyatakan Jaksa KPK tentunya berhati-hati dalam melakukan penyitaan.

Apabila memang uang di brankas dan rumah dinas tidak ada kaitan dengan kasus korupsi, nantinya uang pasti dikembalikan.

"‎Saudara sabar saja. Kalau tidak ada kaitan pasti dikembalikan oleh jaksa," jawab Hakim Yanto.

Pengakuan saat sidang

Saat sidang, Zumi Zola menceritakan pembelian action figure Marvel di Singapura. Kini, action figur tersebut disita dan dijadikan barang bukti oleh KPK.

"Jadi waktu itu sedang di Singapura, Asrul katakan mau ketemu calon investor di sana, ke toko itu. Saya mau bayar tapi bingung ngirimnya bagaimana karena ukurannya besar. Lalu kata Asrul biar‎ dia yang kirim, ada investor mau bantu," ungkap Zumi Zola.

Terkait masalah pembayaran, menurut Zumi Zola, pihaknya tidak mengetahui siapa yang membayar.

Dari 10 yang diorder, hanya lima yang baru diterima olehnya dan itu diserahkan ke KPK.

"Yang diorder 10, yang sampai ke saya hanya lima. Itu sudah saya serahkan," kata Zumi Zola.

Di akhir persidangan, kuasa hukum Zumi Zola, Farizi mengatakan 5 action figur itu baru diterima Zumi Zola beberapa waktu setelah Operasi Tangkap Tangan di Jambi.

"Itu juga diterimanya beberapa waktu setelah OTT di Jambi dan itu diserahkan ke KPK," singkat Farizi.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan Jaksa KPK, uang yang diterima Zumi Zola digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Uang tersebut diterima dirinya dari beberapa orang kepercayaannya.

"Bahwa uang yang diterima terdakwa melalui Dody Irawan, Asrul Pandapotan Sihotang, maupun Arfan keseluruhan mencapai jumlah Rp 6.838.000.000, USD 177,300 dan SGD100.000 tersebut, kemudian digunakan untuk kepentingan terdakwa maupun keluarga terdakwa," ujar jaksa penuntut KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Bahkan di dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola membeli beberapa action figure atau mainan menggunakan uang gratifikasi.

Mainan dari Singapura.

"Asrul Pandapotan Sihotang pada bulan Oktober 2017 membayar Action Figure seharga Rp 52.000.000 yang dipesan terdakwa pada tahun 2016 dengan cara ditransfer ke penjualnya di Singapura," ungkap Jaksa.

Zumi Zola tidak hanya sekali membeli mainan dengan menggunakan uang gratifikasi.

Dia terhitung beberapa kali membeli mainan dari luar negeri dan seluruh pembayaran dilakukan orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang.

"Asrul pada bulan Juni-November 2017 membayar pelunasan pemesanan sembilan patung action figure Marvel dari Singapura seharga SGD 6,150," beber jaksa.

"Asrul Pandapotan Sihotang pada bulan November 2017 membayar 16 item orderan terdakwa di XM Studios seharga SGD5.600 dengan cara setor tunai," tambah Jaksa.

Permintaan proyek dari partai

Zumi Zola juga menjawab pertanyaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta proyek infrastruktur Rp 100 miliar di Jambi.

Atas pertanyaan itu, Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, menjawab bahwa ada permintaan seperti itu. Dia menegaskan permintaan itu tidak terealisasi hingga saat ini.

"Ada, yang sampaikan ke saya itu Asrul. Tapi itu tidak terealisasi. Proyeknya yang diminta Rp 100 miliar yang mana juga saya tidak tahu," ungkap Zumi Zola, Senin (29/10/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta saat agenda pemeriksaan terdakwa.

Zumi Zola‎ melanjutkan permintaan itu tidak disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PAN di DPRD Jambi, Supriyono, melainkan disampaikan melalui orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang.

"Sebenarnya kan Supriyono bisa bilang langsung ke saya, kalau ada acara partai. Ini kan jumlahnya besar, bukan dianggap ringan, tapi dia tidak pernah bilang langsung," ungkap Zumi.

Jaksa KPK kembali menanyakan apakah Zumi Zola sempat menawarkan agar pengurus PAN mendapatkan proyek senilai Rp 50 miliar. Namun Zumi Zola membantah.

Dalam perkara ini, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 44 miliar dan mobil Alphard. Gratifikasi ini diduga mengalir ke istri, ibu dan adik Zumi Zola.

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa menyuap Rp 16 miliar ke DPRD Jambi. Uang itu guna mempermuluskan pengesahan Rancangan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018.

Sebelum menutup sidang dengan agenda pledoi, Ketua Majelis Hakim, Yanto memberi kesempatan pada Zumi Zola untuk menyampaikan sesuatu jika ada yang ingin disampaikan.

Merespon itu, Zumi Zola kembali memohon agar majelis hakim dan jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collabolatornya (JC).

"Izin menyampaikan memohon pertimbangkan keringanan untuk masa kurungan dan jumlah denda. Termasuk agar dapat dipertimbangkan JC saya‎. Kemudian untuk uang di brankas dan di rekening bank yang dibekukan kiranya dapat dikembalikan karena itu jadi sumber pembiayaan kehidupan kami sekeluarga," pinta Zumi Zola.

Menanggapi permintaan Zumi Zola, jaksa KPK menyampaikan bahwa uang di brankas tidak turut disita dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Zumi Zola.

Jaksa menyarankan Zumi Zola dan kuasa hukumnya mengirim surat ke penyidik KPK soal uang di brankas agar bisa dikembalikan karena memang tidak masuk dalam daftar barang bukti yang disita penyidik.

Diketahui nota pembelaan tersebut dibuat menanggapi tuntutan jaksa pada ‎Kamis (22/11/2018) lalu yang menuntut Zumi Zola dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Bahkan jaksa KPK juga menuntut agar majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Zumi Zola selesai menjalani hukuman.

Jadwal vonis Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Desember 2018.